Kebebasan Berekspresi dan Hak Warga Negara dalam Perspektif Pancasila: Kajian Yuridis terhadap Pembubaran Pemutaran Film Dokumenter "Pesta Babi" di Ruang Akademik: Freedom of Expression and Citizens’ Rights from the Perspective of Pancasila: A Legal Analysis of the Cancellation of the Screening of the Documentary Film “Pesta Babi” in an Academic Setting - Angel Sarah Puspa Kairupan; Aulia Syafitri; Farada Nur Aini; Syanin Ayuputri Kusworo (Jurnal Kolaboratif Sains, 2026)
Kebebasan berekspresi merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan instrumen hak asasi manusia internasional. Namun dalam praktiknya, pembatasan terhadap kebebasan tersebut masih terjadi, salah satunya melalui pembubaran pemutaran film dokumenter "Pesta Babi" di ruang akademik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk pembatasan kebebasan berekspresi yang timbul dari pembubaran tersebut serta menilai kesesuaiannya dengan nilai-nilai Pancasila dan ketentuan hak asasi manusia dalam hukum Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum primer meliputi UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), dan literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembubaran pemutaran film dokumenter tersebut merupakan bentuk pembatasan terhadap kebebasan berekspresi dan kebebasan akademik yang berpotensi bertentangan dengan nilai sila kedua, keempat, dan kelima Pancasila yakni kemanusiaan, demokrasi, dan keadilan sosial serta Pasal 19 ICCPR, karena dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas dan tidak memenuhi persyaratan legalitas, tujuan yang sah, dan proporsionalitas. ABSTRACT Freedom of expression is a constitutional right guaranteed by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and international human rights instruments. In practice, however, restrictions on this freedom continue to occur, as illustrated by the dissolution of the screening of the documentary film "Pesta Babi" in academic settings. This study aims to analyze the forms of restriction on freedom of expression arising from that dissolution and to assess their compatibility with the values of Pancasila and the human rights provisions under Indonesian law. The research method employed is normative legal research using a legislative approach (statute approach) and a conceptual approach (conceptual approach). Primary legal materials include the 1945 Constitution, Law Number 39 of 1999 on Human Rights, Law Number 12 of 2005 on the Ratification of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), and relevant academic literature. The findings indicate that the dissolution of the film screening constitutes a restriction on freedom of expression and academic freedom that potentially contravenes the principles of the second, fourth, and fifth precepts of Pancasila namely humanity, democracy, and social justice as well as Article 19 of the ICCPR, insofar as it was conducted without a clear legal basis and failed to satisfy the requirements of legality, legitimate aim, and proportionality.