AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG) SEBAGAI INSTRUMEN PENGUATAN TRANSPARANSI KEUANGAN PUBLIK - Muhammad Arief Miraj (Jurnal Kolaboratif Sains, 2026)
Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dikaji melalui penelitian ini dengan menghubungkannya pada penguatan transparansi keuangan publik. Empat persoalan utama menjadi fokus kajian yaitu penerapan akuntabilitas program serta pembukaan informasi keuangan kepada masyarakat kemudian kendala yang muncul selama pelaksanaan dan sejauh mana akuntabilitas berfungsi sebagai alat kontrol atas penggunaan dana negara. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif deskriptif yang dilandasi oleh pendekatan studi kepustakaan di mana seluruh data yang dianalisis merupakan data sekunder sehingga informasi tidak didapatkan melalui wawancara atau kuesioner serta observasi lapangan. Sumber data yang digunakan mencakup berbagai regulasi dan petunjuk teknis kemudian publikasi resmi pemerintah serta dokumen anggaran lalu informasi dari lembaga pengawas sedangkan artikel ilmiah dan literatur mengenai tata kelola keuangan publik juga menjadi bagian dari sumber tersebut. Analisis dilaksanakan dengan cara menelaah isi dokumen serta melakukan triangulasi sumber melalui perbandingan informasi yang berasal dari regulasi dan dokumen anggaran kemudian pedoman pelaksanaan dan juga publikasi lembaga pengawas. Temuan dari kajian ini memperlihatkan bahwa akuntabilitas MBG paling utama tampak pada keberadaan landasan hukum dan pedoman teknis lalu pembagian peran pelaksana serta pencatatan kegiatan kemudian pelaporan dan pengawasan hingga evaluasi serta tindak lanjut. Transparansi aspek finansial diwujudkan melalui penyebarluasan rencana anggaran serta keterbukaan terhadap dokumen pengelolaan organisasi dan informasi mengenai realisasi kegiatan yang juga melibatkan pengawasan dari pihak luar. Program ini tetap bergulat dengan berbagai rintangan seperti jangkauan target yang sangat luas beserta jumlah pemangku kepentingan yang beragam kemudian perbedaan kemampuan antar wilayah dan potensi terjadinya penyelewengan dana sedangkan akses warga terhadap data belum tersebar secara setara. Akuntabilitas yang terstruktur mampu memperkuat transparansi melalui pendokumentasian penggunaan dana publik yang lebih rapi sehingga dapat ditelusuri serta terbuka untuk pengawasan oleh pihak terkait.