Representation Gap Dalam Komunikasi Digital Pemerintah: Analisis Delapan Program Unggulan Pemerintah Provinsi Banten di Instagram OPD: The Representation Gap In Government Digital Communication: An Analysis Of Eight Flagship Programmes Of The Banten Provincial Government On OPD’s Instagram - Faisal Dudayef; Pitriyani Pitriyani (Citizen : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia, 2026)
Transformasi digital telah menjadikan media sosial sebagai instrumen utama komunikasi publik pemerintah, tidak hanya untuk menyebarluaskan informasi, tetapi juga membentuk representasi mengenai kinerja pemerintahan. Namun, representasi yang ditampilkan di ruang digital belum tentu mencerminkan capaian kebijakan secara proporsional. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana delapan Program Unggulan Pemerintah Provinsi Banten direpresentasikan melalui akun Instagram pimpinan daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta mengidentifikasi kesenjangan antara capaian objektif pemerintah dengan konstruksi komunikasi digital yang dibangun. Penelitian menggunakan metode campuran (mixed methods) dengan desain sequential explanatory. Data kuantitatif diperoleh melalui analisis isi terhadap 919 unggahan Instagram selama periode Maret–Mei 2026, sedangkan data kualitatif dianalisis melalui interpretasi caption, visual konten, dan pembandingan dengan dokumen resmi capaian pembangunan Provinsi Banten tahun 2025–2026 menggunakan perspektif Representation Gap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Banten memiliki modal kinerja yang kuat untuk dikomunikasikan kepada publik, namun representasi digital yang dibangun belum merefleksikan capaian tersebut secara proporsional. Di sisi lain, penelitian juga menemukan adanya perkembangan positif berupa tingginya produktivitas publikasi, penguatan leadership presence, penggunaan bahasa yang lebih ramah warga, serta adaptasi format visual berbasis Reels, kecerdasan buatan, dan tren media sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas komunikasi digital pemerintah tidak cukup diukur melalui intensitas publikasi, tetapi juga oleh kemampuan media sosial merepresentasikan capaian kebijakan secara substantif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik. Oleh karena itu, diperlukan reorientasi strategi komunikasi menuju model citizen-centric melalui penguatan publikasi berbasis capaian kinerja, impact-driven storytelling, dan optimalisasi partisipasi warga dalam ruang digital.