Optimalisasi Administrasi Pembiayaan JKN dalam Mendukung Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD): Studi Kualitatif di Puskesmas Pedamaran - Evi Desiana; Budi Hartono; Fillia Priscilla Simarmata (Science and Education Journal (SICEDU), 2026)
Administrasi pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berperan penting dalammenjamin akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah(BLUD) di Puskesmas melalui pencatatan, pelaporan, monitoring, dan pertanggungjawabankeuangan yang tertib. Namun, hasil observasi awal di Puskesmas Pedamaran menunjukkanmasih terdapat berbagai kendala administrasi yang berpotensi memengaruhi efektivitasPenelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan administrasi pembiayaan JKN sertamengidentifikasi strategi optimalisasi administrasi pembiayaan JKN dalam mendukungpengelolaan keuangan BLUD di Puskesmas Pedamaran Kabupaten Rokan Hilir. Penelitian inimenggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus di Puskesmas PedamaranKabupaten Rokan Hilir pada Juni 2026. Informan dipilih secara purposive yang terdiri atasKepala Puskesmas, Bendahara Pengeluaran BLUD, Bendahara Penerimaan/Pengelola Kapitasi,Petugas JKN/BPJS, dan KTU/PPTK. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam,observasi, dan telaah dokumen. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, metode, dandata, sedangkan analisis dilakukan secara tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwaoptimalisasi administrasi pembiayaan JKN dipengaruhi oleh enam aspek utama, yaitu kapasitassumber daya manusia, metode kerja, sarana dan sistem administrasi, pengelolaan dokumen,pendanaan, serta lingkungan organisasi. Permasalahan utama yang ditemukan meliputi belumtersedianya SOP administrasi, pencatatan dan pelaporan yang belum sepenuhnya tepat waktu,koordinasi antarpetugas yang belum terjadwal, pengelolaan dokumen yang belum sistematis,serta monitoring administrasi yang belum terstandar. Berdasarkan temuan tersebut, strategioptimalisasi yang direkomendasikan meliputi penyusunan SOP administrasi, penyusunan aluradministrasi, penetapan jadwal cut-off pencatatan dan pelaporan, penyediaan instrumenmonitoring administrasi, serta penguatan koordinasi lintas petugas.