IMPLEMENTASI ASAS AKUNTABILITAS DALAM PENDAFTARAN TANAH SECARA SISTEMATIK BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP - Auliyaa Martati; Lego Karjoko (Jurnal Repertorium, 2018)
AbstractThis article aims to identify and analyze accountability principles in complete systematic land registration rules. The existence of a program from the government to hold a mass certification throughout the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia against the object of land that has not been registered. The research method used is normative which is peskriptif with approach of Act (statue approach). To know the performance of the implementation of this land registration by using indicators of public service based on general principles of good governance, one of which is the principle of accountability. The result of this research is to know the implementation of accountability principle in land registration systematically based on Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial / Head of National Land Agency Number12 Year 2017 on Accelerated Complete Systematic Land Registration.Keywords: Mass Certification; Complete Systematic Land Registry; PTSL, Principles of Accountability AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis asas akuntabilitas dalam peraturan pendaftaran tanah sistematik lengkap. Adanya program dari pemerintah untuk mengadakan pensertifikatan massal di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap objek tanah yang belum terdaftar. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yang bersifat peskriptif dengan pendekatan Undang-Undang (statue approach). Untuk mengetahui kinerja dari pelaksanaan pendaftaran tanah ini dengan menggunakan indikator pelayanan publik berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang salah satunya adalah asas akuntabilitas. Hasil dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi asas akuntabilitas dalam pendaftaran tanah secara sistematik berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.Kata kunci : Pensertifikatan Massal; Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap; PTSL; Asas Akuntabilitas