PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS EKSPOR/ IMPOR BARANG KENA PAJAK (Studi Kasus PT Astra Honda Motor yang Melakukan Impor Kendaraan Toyota Dari Jepang) - Retno Bunga Widowati (Jurnal Repertorium, 2017)
AbstractThis artcle aims to determine the effectiveness of policies or tax laws that exist in preventing and combating the transfer pricing practices of multinational companies on a case by PT Astra Honda Motor and tax privileges granted to importers to increase acceptance of import value-added tax (VAT) taxable goods. In conducting this study, the authors use the method of normative juridical approach. Toyota suspected of ‹playing› with a related party transaction prices and adds to costs through royalty payments are not fair. Thousands of car production Toyota Motor Manufacturing Indonesia exported overseas with reasonable prices. This mode is thought to be the transfer pricing strategy. Therefore diadakanlah Advance Pricing Agreement (APA), which is useful for reducing the practice of transfer pricing by multinational companies. Facilities that are likely to be enjoyed by employers taxable imports taxable goods is the tax payable is free and exempt from valueadded tax (VAT).Keywords : transfer pricing , value-added tax , import AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas kebijakan atau peraturan perpajakan yang ada dalam mencegah dan menanggulangi praktik transfer pricing pada perusahaan multinasional berdasarkan kasus PT Astra Honda Motor serta fasilitas perpajakan yang diberikan kepada importir untuk meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Impor Barang Kena Pajak. Dalam melakukan penulisan ini penulis menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif. Toyota diduga ‘memainkan’ harga transaksi dengan pihak terafiliasi dan menambah beban biaya lewat pembayaran royalti secara tidak wajar. Ribuan mobil produksi Toyota Motor Manufacturing Indonesia diekspor ke luar negeri dengan harga yang tidak wajar. Modus ini diduga merupakan strategi transfer pricing. Maka dari itu diadakanlah Advance Pricing Agreement (APA) yang berguna untuk mengurangi terjadinya praktik penyalahgunaan transfer pricing oleh perusahaan multinasional. Fasilitas yang kemungkinan dapat dinikmati oleh pengusaha kena pajak yang mengimpor Barang Kena Pajak adalah pajak terutang yang tidak dipungut dan dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).Kata kunci: transfer pricing, pajak pertambahan nilai, impor