PERAN KANTOR PERTANAHAN TERHADAP PELAKSANAAN LARANGAN KEPEMILIKAN TANAH SECARA ABSENTEE/ GUNTAI DI KABUPATEN SUKOHARJO - Anastasia Apsari Astutiningsih; Isharyanto (Jurnal Repertorium, 2018)
AbstractLand is an important resource for the community, either as a medium for growing plants, or as a space or container where to perform various activities. Indonesia is a country where most of the population is livelihood in agriculture, either as the owner of agricultural land, farmers and farm laborers. As the implementation of Law No. 5 of 1960 on the Basic Agrarian Principles (UUPA) the government issued Law no. 56 Prp Year 1960 on Stipulation of Land Area of Agriculture is further regulated by Regulation of the Minister of Agrarian and Spatial / Head of National Land Agency Number 18 Year 2016 About Control of Agricultural Land Tenure, there are still many people who have farm land in absentee / guntai, so in practice the existence of regulations regarding absentee / guntai ground ban can not be applied effectively, so this article aims to know the role of Land Office of Sukoharjo Regency in overcoming or solving the problem of absentee / guntai land. This research uses Juridical Sociological method, using primary data and secondary data which then analyzed by using qualitative analysis technique. The results show that the Land Office of Sukoharjo Regency has made efforts to overcome the absentee / guntai land ownership by doing the administrative and law controlling. Furthermore, to prevent the occurrence of new absentee / guntai land ownership needs to be coordinated between the Land Office of Sukoharjo regency with the related agencies namely Head of Village, Village Head and PPAT / Notary. In addition, the current ban on absentee / guntai land ownership still needs to be revised to be adapted to the current developments and needs of the community.Keyword: ownership of land,Absentee/Guntai Land, the Role of the Agrarian Office AbstrakTanah merupakan sumber daya yang penting bagi masyarakat, baik sebagai media tumbuh tanaman, maupun sebagai ruang atau wadah tempat melakukan berbagai kegiatan.Indonesia merupakan negara yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian di bidang pertanian, baik sebagai pemilik tanah pertanian, petani penggarap maupun buruh tani.Sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) pemerintah mengeluarkan UU No. 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian, masih banyak terdapat orang yang memiliki tanah pertanian secara absentee/guntai, sehingga dalam prakteknya adanya peraturan mengenai larangan tanah absentee/guntai belum bisa diterapkan secara efektif, sehingga artikel ini bertujuan untuk mengetahui peran Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo dalam mengatasi atau menyelesaikan masalah tanah absentee/guntai. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Sosiologis, dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo telah melakukan upaya untuk mengatasi terjadinya pemilikan tanah absentee/guntai yaitu dengan melakukan penertiban administrasi dan penertiban hukum.Selanjutnya untuk mencegah terjadinya pemilikan tanah absentee/guntai baru perlu diadakan kordinasi antara Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo dengan instansi yang terkait yaitu Camat, Kepala Desa dan PPAT/Notaris.Selain itu ketentuan-ketentuan larangan pemilikan tanah absentee/guntai yang ada pada saat ini masih perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat saat ini.Kata Kunci: Peran Kantor Pertanahan, Kepemilikan Tanah, Tanah Absentee/Guntai