AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN YANG TIDAK DISAHKAN OLEH PEGAWAI PENCATAT PERKAWINAN - Erdhyan Paramita; Irnawan Darori (Jurnal Repertorium, 2017)
AbstractThis article aims to understand and analyzes concerning the validity of agreement marriage shall not be ratified by employees registry marriage and analyzes due to legal for husband and wife and the third party about agreements marriage shall not be ratified.The research is research law normative, data collection method used in this research was using a technique literature study. The result of this research inferred the requirements that had to filled that an agreement marriage have binding power covenants the marriage to be qualified valid agreement article 1320 kuhperdata and to be able to bind third party so marriage the agreement must be verified for employees recording marriage as stipulated in section 29 paragraph ( 1 ) the law number 1 of 1974 about the marriages with the enactment of the law number 1 of 1974 about the marriages, and then rules about agreements marriage arranged in the book the constitution civil law (burgerlijk wetboek) has no longer apply. Due to law when agreement marriage is not registered to conjugal not take effect law significant , because the agreement remain binding to both sides, while for the third , when agreement marriage not authorized so due to the law agreement marriage was not legal power that binds with a third party.Keywords: Marriage, Agrrement marriage, Legal consequences AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa tentang keabsahan perjanjian perkawinan yang tidak disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dan menganalisa akibat hukum bagi suami istri dan pihak ketiga tentang perjanjian perkawinan yang tidak disahkan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik studi kepustakaan. Dari hasil penelitian ini disimpulkan persyaratan yang harus dipenuhi agar sebuah perjanjian perkawinan mempunyai kekuatan mengikat adalah perjanjian perkawinan tersebut harus memenuhi syarat sah perjanjian pasal 1320 KUHPerdata dan untuk dapat mengikat pihak ketiga maka perjanjian perkawinan tersebut harus disahkan kepada pegawai pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Dengan berlakunya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka aturan tentang perjanjian perkawinan yang diatur dalam Kitab Undang undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) sudah tidak berlaku lagi. Akibat hukum apabila perjanjian perkawinan tidak didaftarkan untuk suami-istri tidak mempunyai akibat hukum yang signifikan, karena perjanjian tersebut tetap mengikat kepada kedua belah pihak, sedangkan untuk pihak ketiga, apabila perjanjian perkawinan tidak disahkan maka akibat hukumnya perjanjian perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap pihak ketiga.Kata Kunci: Perkawinan, Perjanjian Perkawinan, Akibat Hukum