PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK SEBAGAI KREDITOR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN JIKA TERJADI PEMBATALAN APHT DAN PERJANJIAN KREDIT OLEH PENGADILAN - Vita Dyah Mandasari; Arief Suryono (Jurnal Repertorium, 2018)
AbstractThis article aims to know the shape of the legal protection of creditor banks as holders of rights to the dependents in case of cancellation of the Deed Granting the credit agreement and Dependents by Court. The methods used in this research is the normative legal research which is prescriptive approach legislation and the approach to the case. Approximation of legislation is done by studying all legislation and regulations with the relevant legal issues that are being dealt with and the approach of the case done by doing a review against the ruling of the Supreme Court Verdict Number 1138 K/Pdt/ 2012 judgment about the suit of the owner of the object of the guarantee the guarantee debt without the owner's knowledge, any warranty Entitlement Dependants credit agreement in the bank. A lot happens in banking violations, which caused losses for banks as creditors because the owner of the object of the guarantee turned out to be never menjaminkan or allow other parties to menjaminkan his property to a bank to get the loan. The Bank should be careful in disbursing the loan funds, required the implementation of the principles of the distribution of credits are accurate and thorough. The results of this research were obtained that, ketidakhati-hatian in the bank credit channel, resulted in the bank did not receive legal protection in the event of tort by the debtor in the collateral obtained object against the law. Yet the existence of provisions expressly governing liability of the Bank. However, the bank could do another attempt, by obliging the debtor to change object security that has annulled the Court with other objects that have the same nominal value.Keyword : Protection; Credit, Debitors; Mortgage RightAbstrakArtikel  ini  bertujuan  untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap bank sebagai kreditor pemegang hak tanggungan jika terjadi pembatalan Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh Pengadilan Negeri.  Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani dan  pendekatan  kasus dilakukan  dengan  melakukan  telaah  terhadap  putusan  Putusan Mahkamah Agung Nomor 1138 K/Pdt/2012 yang mengadili tentang gugatan pemilik jaminan dari obyek jaminan utang yang tanpa sepengetahuan pemilik, dijadikan jaminan Hak Tanggungan perjanjian kredit di bank. Banyak terjadi pelanggaran dalam perbankan, yang menimbulkan kerugian bagi Bank sebagai kreditor karena pemilik obyek jaminan ternyata tidak pernah menjaminkan atau memperbolehkan pihak lain untuk menjaminkan tanah miliknya kepada suatu bank untuk mendapat pinjaman. Bank harus berhati-hati dalam menyalurkan dana pinjaman, diperlukan pelaksanaan prinsip-prinsip penyaluran kredit yang akurat dan teliti. Hasil penelitian ini didapat bahwa, ketidakhati-hatian bank dalam menyalurkan kredit,mengakibatkan bank tidak mendapat perlindungan hukum saat terjadi wanprestasi oleh debitor yang obyek jaminannya didapat secara melawan hukum. Belum adanya ketentuan  yang  tegas  yang  mengatur  mengenai tanggung  jawab Bank. Namun, bank bisa melakukan upaya lain, yaitu dengan mewajibkan debitur untuk mengganti objek keamanan yang telah dibatalkan pengadilan dengan benda lain yang memiliki nilai nominal sama.Kata kunci : Perlindungan; Kredit; Debitur; Hak Tanggungan