Analisis Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Banggai Kepulauan - Nirmala Wardhani Muhajji; Muhammad Azwar; Zamli Zamli (Barongko: Jurnal Ilmu Kesehatan, 2026)
Latar belakang: prevalensi stunting nasional yang masih berada di angka 19,8% pada 2024 menyisakan tantangan besar, terutama di Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai daerah kepulauan dengan prevalensi 27,7% pada 2023, jauh di atas rata-rata nasional maupun provinsi. Fluktuasi jumlah kasus stunting dari 1.029 (2023), 1.105 (2024), hingga 850 (2025) menunjukkan bahwa penurunan prevalensi belum diikuti pengendalian kasus yang stabil, sehingga efektivitas implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting perlu dikaji secara mendalam. Tujuan: penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan tersebut melalui pendekatan Input-Proses-Output yang diintegrasikan dengan empat variabel Edwards III, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Metode: penelitian menggunakan desain studi kasus instrumental tunggal dengan pendekatan kualitatif, melibatkan 22 informan yang dipilih secara purposive sampling, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi non-partisipan, dan studi dokumentasi, dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil: penelitian menunjukkan komunikasi kebijakan telah berjenjang secara formal namun melemah pada tingkat desa akibat variasi kapasitas kader. Sumber daya manusia dan anggaran tergolong mencukupi secara agregat kabupaten, tetapi timpang pada level distribusi mikro antarpulau dan antar-Puskesmas. Data e-PPGBM menunjukkan penurunan kasus sekitar 14%, namun bertolak belakang dengan tren data survei nasional yang justru meningkat, dan Kabupaten Banggai Kepulauan sempat meraih peringkat empat terbaik se-Provinsi Sulawesi Tengah pada 2024. Kesimpulan: struktur birokrasi telah memenuhi aspek prosedural, tetapi fragmentasi koordinasi informal antar-OPD tetap menjadi kendala substantif. Penguatan koordinasi lintas sektor dan standardisasi rujukan data menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan efektivitas kebijakan di wilayah kepulauan serupa