GAYA KEPEMIMPINAN PRABOWO SUBIANTO: ANALISIS DARI PERSPEKTIF KEPEMIMPINAN MILITER KE KEPEMIMPINAN SIPIL - Deffynta Octavyana Ayu Saputri; Dadan Kurniansyah; Mochamad Faizal Rizki (NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 2026)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis gaya kepemimpinan Prabowo Subianto dengan menelusuri transformasinya dari pola komando kepemimpinan militer menuju kepemimpinan sipil dalam sistem demokrasi Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi kasus, dengan kerangka teori kepemimpinan transformasional (Bass, 1985; Bass Avolio, 1994) yang dipadukan dengan konsep relasi sipil-militer, khususnya gagasan kontrol sipil objektif dan subjektif (Huntington, 1957) serta literatur relasi sipil-militer Indonesia pascareformasi (Mietzner, 2008, 2012; Kardi, 2015; Gunawan, 2017; Soesilo, 2014). Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap jurnal ilmiah dan buku akademik mengenai kepemimpinan serta relasi sipil-militer di Indonesia, dilengkapi dokumentasi pemberitaan media massa nasional dan rilis resmi kelembagaan negara untuk memverifikasi empat peristiwa kepemimpinan kunci pada masa awal pemerintahan 2024-2026. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Prabowo Subianto secara konsisten mentransplantasikan nilai disiplin, kohesi komando, dan orientasi hasil khas institusi militer ke dalam tata kelola kabinet sipil, tampak pada retret pembekalan kabinet di lingkungan Akademi Militer, pelibatan struktur TNI dalam program kebijakan sosial, serta gaya komunikasi asertif yang menegaskan otoritas tunggal kepresidenan. Di sisi lain, ditemukan pula kecenderungan adaptif berupa akomodasi politik, konsultasi lintas generasi kepemimpinan nasional, dan keterbukaan terhadap kritik publik yang menjadi penanda pergeseran menuju kepemimpinan sipil-demokratis. Simpulan penelitian menegaskan bahwa kepemimpinan Prabowo Subianto merepresentasikan model kepemimpinan transisional yang memadukan disiplin hierarkis ala militer dengan tuntutan akuntabilitas dan partisipasi khas pemerintahan sipil, sekaligus menyisakan sejumlah persoalan batas kewenangan sipil-militer yang relevan dengan diskursus akademik mengenai konsolidasi demokrasi Indonesia