Pengaruh Kepemilikan Institusional, Intensitas Persediaan dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak - Galuh Dwi Cahyo; Moh. Yuddy Yudawirawan (RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 2026)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepemilikan institusional, intensitas persediaan, dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024. Fenomena penghindaran pajak menjadi isu penting karena berdampak pada penerimaan negara, sehingga perlu dikaji faktor-faktor yang mempengaruhinya, khususnya dari aspek struktur kepemilikan dan karakteristik operasional perusahaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif dengan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan perusahaan, di mana penghindaran pajak diukur menggunakan Effective Tax Rate (ETR). Sampel penelitian dipilih menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria tertentu sehingga diperoleh 12 perusahaan dengan total 60 observasi selama periode pengamatan. Data dianalisis menggunakan teknik regresi data panel dengan bantuan software Eviews 13, di mana Fixed Effect Model (FEM) terpilih sebagai model estimasi terbaik berdasarkan hasil uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange Multiplier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan kepemilikan institusional, intensitas persediaan, dan pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun, secara parsial hanya kepemilikan institusional yang terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan intensitas persediaan dan pertumbuhan penjualan tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberadaan pemilik institusional cenderung mendorong manajemen untuk melakukan perencanaan pajak yang lebih agresif guna mengoptimalkan laba perusahaan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan literatur akuntansi perpajakan serta menjadi bahan pertimbangan bagi regulator dan otoritas pajak dalam merumuskan kebijakan pengawasan yang lebih efektif terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan.