IMPLEMENTASI VERIFIKASI PERSYARATAN KERJASAMA PUBLIKASI ANTARA PERUSAHAAN PERS DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU - Syafri Is; Ardiansah Ardiansah; Andrizal Andrizal (ANDREW Law Journal, 2026)
Kerjasama publikasi antara pemerintah daerah dan perusahaan pers merupakan instrumen penting dalam menjamin transparansi dan akuntabilitas informasi publik. Untuk itu, Kabupaten Rokan Hulu menetapkan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 sebagai pedoman kerja sama publikasi yang profesional dan terstandar. Namun, dalam implementasinya, kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama pada aspek verifikasi persyaratan sebagai mekanisme penjamin kredibilitas dan profesionalisme media mitra. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi verifikasi persyaratan kerjasama publikasi antara perusahaan pers dan pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. Penelitian menggunakan metode hukum sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun implementasi telah dilakukan secara sistematis, masih terdapat kendala pada pemahaman perangkat daerah, kepatuhan prosedur, perencanaan dan penganggaran, serta integrasi sistem pelaporan. Kesimpulannya, pertama, implementasi Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 7 Tahun 2022 telah menunjukkan upaya penataan kerjasama publikasi melalui koordinasi Diskominfo, namun masih terkendala oleh kurangnya pemahaman perangkat daerah, praktik kerjasama konvensional, perencanaan dan penganggaran yang belum optimal, sistem pelaporan yang belum terintegrasi, serta dilema verifikasi media antara legalitas formal dan dinamika media online. Kedua, implementasi verifikasi persyaratan menghadapi hambatan sistemik berupa keterbatasan pengawasan DPRD, ketiadaan standar teknis, kekhawatiran terhadap independensi pers, proses administrasi dan pencairan pembayaran yang lambat, persyaratan administratif yang ketat, praktik kerjasama yang kurang transparan, serta keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur media lokal. Ketiga, optimalisasi implementasi memerlukan penyusunan standar teknis yang operasional, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, penyederhanaan administrasi melalui sistem digital terintegrasi, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia aparatur dan insan pers secara berkelanjutan.