Kesesuaian Fatwa DSN MUI No. 4 Tahun 2000 Pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri KCP Padang Panjang - Rahmat Firdaus; Melisantri Okvita (EKONOMIKA SYARIAH : Journal of Economic Studies, 2020)
The purpose of this research is to find out and to analyze the implementation of murabahah financing at Bank Syariah Mandiri KCP Padang Panjang its conformity with the DSN MUI Fatwa Number four of two thousand. This type of research is field research field research and library research research. The research method used is a qualitative method. Data collection techniques are observation, interview and documentation. The results of this study indicate that in the general provisions of Islamic banks that the bank buys the goods needed only on behalf of the bank itself and the purchase must be separate and have personal limitations. However, in practice, it is found that the bank provides money to customers to buy one of the items needed on behalf of the bank using an installment system based on the amount and time determined by the bank. in is allowed by the clerics on the condition that the bank authorizes the customer to buy goods under the murabahah bil wakalah contract. However, according to the author's opinion, there is no conformity of the DSN-MUI fatwa regarding murabahah with its practice at Bank Syariah Mandiri KCP Padang Panjang.Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Mandiri KCP Padang Panjang kesesuaiannya dengan Fatwa DSN MUI No. 4 Tahun 2000. Jenis penelitian adalah penelitian lapangan field research. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya dalam ketentuan umum fatwa murabahah di bank syariah yaitu bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian harus sah dan bebas riba. Akan tetapi pada prakteknya dilapangan adalah bank memberikan uang kepada nasabah untuk membeli salah satu barang yang dibutuhkan atas nama bank dengan sistem angsuran berdasarkan jumlah dan waktu yang telah ditetapkan oleh bank. Hal ini dibolehkan oleh ulama dengan ketentuan pihak bank menguasakan kepada nasabah untuk membeli barang dengan akad murabahah bil wakalah.