ANALISIS LAYANAN ANGKUTAN ANTARMODA PADA KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL BOROBUDUR - Fatkhurohim; Imam Basuki (Jurnal Teknik SILITEK, 2025)
Pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur, layanan angkutan antarmoda DAMRI dihadirkan sebagai upaya untuk meningkatkan konektivitas destinasi wisata dan mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan. Namun, kinerja layanan ini masih menghadapi berbagai kendala, seperti kapasitas angkutan yang tidak memadai, ketepatan waktu keberangkatan yang rendah, dan minimnya integrasi moda transportasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja operasional dan kualitas layanan angkutan antarmoda DAMRI di KSPN Borobudur, serta rekomendasi perbaikan berdasarkan analisis persepsi pengguna. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif analitis. Data primer dikumpulkan melalui survei lapangan menggunakan kuesioner tertutup kepada penumpang DAMRI, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen resmi DAMRI Yogyakarta dan regulasi transportasi terkait. Analisis data dilakukan menggunakan Importance Performance Analysis (IPA) untuk mengidentifikasi variabel layanan berdasarkan tingkat kepentingan dan kepuasan pengguna. Selain itu, uji validitas dan reliabilitas kuesioner dilakukan menggunakan metode Pearson Product Moment  dan Cronbach's Alpha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi kinerja operasional, beberapa trayek belum memenuhi standar beban penumpang (load factor) yang ditetapkan oleh SK Dirjen Perhubungan Darat No. 687 Tahun 2002. Persepsi pengguna menunjukkan bahwa variabel ketepatan waktu keberangkatan, ketersediaan armada pada jam sibuk, dan integrasi moda transportasi memerlukan perbaikan yang lebih intensif. Rekomendasi yang diberikan meliputi penambahan armada, peningkatan sosialisasi jadwal dan rute layanan, serta implementasi aplikasi informasi berbasis real-time. Penelitian ini memberikan gambaran komprehensif terkait kinerja layanan angkutan antarmoda DAMRI KSPN Borobudur dan diharapkan dapat menjadi dasar kebijakan bagi pemangku kepentingan dalam meningkatkan kualitas layanan transportasi pariwisata.