Rekontruksi HAM dan Demokrasi Dalam Konteks Dunia Islam Kontemporer di Indonesia - Hendrianto; Armansyah; Masitha; M. Ilham Fajri; Okfa Muthmainnah (Indonesian Journal of Law, 2025)
Kajian mengenai hubungan antara Islam, Hak Asasi Manusia (HAM), dan demokrasi terus menjadi fokus diskursus global, terutama setelah menguatnya standar internasional dalam perlindungan hak dasar. Artikel ini bertujuan meninjau kompatibilitas nilai-nilai Islam dengan prinsip HAM dan demokrasi modern melalui pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka. Sumber utama penelitian adalah karya Zuman Malaka dalam jurnal Al-Qānūn, dilengkapi literatur hukum Islam, HAM, dan teori demokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam memiliki fondasi normatif yang kuat dalam penghormatan terhadap martabat manusia, sebagaimana tercermin dalam konsep maqāṣid al-syarī‘ah dan praktik awal seperti Piagam Madinah. Perbedaan antara HAM Barat dan Islam lebih bersifat filosofis—antroposentrisme versus teosentrisme—daripada substansial. Dalam konteks demokrasi, prinsip syura memberikan dasar partisipasi publik yang sejalan dengan nilai-nilai demokrasi substantif. Meskipun demikian, ketegangan muncul dalam isu-isu tertentu seperti kebebasan berpindah agama, relasi gender, dan kebebasan berekspresi tanpa batas. Artikel ini menyimpulkan bahwa rekonsiliasi antara Islam, HAM, dan demokrasi dapat dicapai melalui pendekatan maqāṣid, ijtihad kontekstual, serta dialog global yang lebih setara.