STRATEGI KEBIJAKAN TRANSPORTASI UMUM DI JAWA BARAT BERDASARKAN HASIL CLUSTERING - Apriana Khairunnisa; Resa; Salman Alfarizi (JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik, 2026)
Transportasi umum di Provinsi Jawa Barat menghadapi permasalahan utama berupa ketidaktepatan pendekatan kebijakan yang masih diterapkan secara seragam, sementara karakteristik wilayah menunjukkan perbedaan yang signifikan. Perbedaan kepadatan penduduk, tingkat mobilitas, ketersediaan infrastruktur, dan kapasitas fiskal daerah berdampak pada rendahnya efektivitas pelayanan transportasi umum. Kondisi ini menjadikan perlunya strategi kebijakan transportasi umum berbasis klaster wilayah yang disusun berdasarkan karakteristik empiris daerah. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi pola penggunaan transportasi umum dan mengelompokkan karakteristik wilayah di Jawa Barat sebagai dasar perumusan strategi kebijakan transportasi. Pendekatan kuantitatif digunakan melalui metode clustering dengan algoritma K-Means terhadap 27 kabupaten dan kota, dengan enam indikator analisis meliputi kepadatan penduduk, jumlah kendaraan bermotor, ketersediaan transportasi umum, panjang jalan, anggaran transportasi, dan pendapatan per kapita. Hasil penelitian menunjukkan terbentuknya dua klaster utama, yaitu wilayah metropolitan dan wilayah pinggiran. Temuan ini menghasilkan strategi kebijakan yang bersifat diferensial, di mana wilayah metropolitan memerlukan penguatan transportasi massal, pembatasan penggunaan kendaraan pribadi, serta pemanfaatan teknologi digital untuk manajemen perjalanan. Sementara itu, wilayah pinggiran memerlukan perbaikan infrastruktur dasar dan penambahan layanan transportasi umum yang terjangkau. Pada tingkat provinsi, penguatan pendanaan jangka panjang dan peningkatan integrasi antarmoda menjadi kunci kebijakan transportasi yang adaptif.