PERAN UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA ANAK DAN DAMPAKNYA PADA PENEGAKAN HUKUM - Asri Vivi Yanti Sinurat (JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH, 2025)
Â Abstract: This study aims to analyze the role of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (UU SPPA) in preventing juvenile crime and its impact on law enforcement in Indonesia. The research method used is normative juridical with a legislative approach and conceptual through literature study. The results of the study indicate that the SPPA Law provides a strong legal basis for the implementation of diversion and restorative justice so as to reduce recidivism rates, reduce stigma, and protect the rights of children in conflict with the law. The existence of the Correctional Center (BAPAS) also plays an important role in accompanying children, developing community literacy, and facilitating diversion. The impact on law enforcement is a paradigm shift from repressive to humanistic, rehabilitative, and educational authorities. However, the implementation of the SPPA Law still faces obstacles in the form of limited human resources, infrastructure, and suboptimal public understanding. The conclusion of this study confirms that the SPPA Law contributes significantly to preventing juvenile crime while strengthening the protection of children's rights in the criminal justice system in Indonesia.Keyword: SPPA Law; child criminal offenses; restorative justice; diversion; law enforcement Â Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dalam mencegah tindak pidana anak dan dampaknya terhadap penegakan hukum di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU SPPA memberikan dasar hukum yang kuat untuk penerapan diversi dan keadilan restoratif sehingga dapat menekan angka residivisme, mengurangi stigma, dan melindungi hak anak yang berhadapan dengan hukum. Keberadaan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) juga berperan penting dalam pendampingan anak, penyusunan litmas, serta fasilitasi diversi. Dampak yang muncul terhadap penegakan hukum adalah pergeseran paradigma aparat dari represif ke arah humanis, rehabilitatif, dan edukatif. Namun, implementasi UU SPPA masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan pemahaman masyarakat yang belum optimal. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa UU SPPA berkontribusi signifikan dalam mencegah tindak pidana anak sekaligus memperkuat perlindungan hak anak dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.Kata kunci: UU SPPA; tindak pidana anak; keadilan restoratif; diversi; penegakan hukum