Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah Melalui Optimalisasi Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Di Kota Jayapura - Freddy Ansanay; Thobby Wakarmamu; Transna Putra Urip (Jurnal Kajian Ekonomi dan Studi Pembangunan, 2018)
BPHTB Waris adalah pengenaan pajak kepada ahli waris, sehubungan dengan peralihan hak atas tanah dan bangunan dari pewaris kepada ahli warisnya. Dalam contoh 1 pada penjelasan atas pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2000 tentang Pengenaan BPHTB Karena Waris dan Hibah Wasiat, terdapat ketentuan bahwa apabila NPOP lebih rendah dari NPOPTKP maka NPOPKP menjadi Nihil dan BPHTB Terutang juga menjadi Nihil.  Penelitian ini menggunakan metode Analisis Deskriptif dengan Jenis Data Kuantitatif dari Sumber Data Sekunder, yakni berupa Laporan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Jayapura Tahun 2012-2016, Data BPHTB Waris di Kota Jayapura Tahun 2012-2016, Data Klasifikasi NJOP Bumi Untuk Objek Pajak Sektor Perdesaan dan Sektor Perkotaan serta buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta dokumen-dokumen resmi dari pemerintah terkait BPHTB.  Kesimpulan penelitian adalah: (1) Jumlah wajib pajak yang melakukan pendaftaran hak BPHTB karena waris dalam kurun waktu 2012-2016 mempunyai kecenderungan naik dengan trend positif dan rata-rata yang dicapai adalah sebesar 20 persen. (2) Jumlah Luas tanah yang ditransaksikan pada BPHTB waris mempunyai kecenderungan naik dengan trend positif dan rata-rata yang dicapai adalah sebesar 20 persen. (3) Jumlah Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) sebagai dasar pengenaan BPHTB Waris mempunyai kecenderungan menurun dengan trend negatif dan rata-rata yang dicapai adalah sebesar 20 persen. (4) Jumlah BPHTB Terutang pada BPHTB waris mempunyai kecenderungan naik dengan trend positif dan rata-rata yang dicapai adalah sebesar 20 persen. (5) Upaya Optimalisasi Pemungutan BPHTB pada Peralihan Hak atas Tanah karena Waris di Kota Jayapura diantaranya dengan melakukan Revitalisasi terkait Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) dan Nilai Jual Objek Pajak (Rp/m2) dan juga Relevansi Klasifikasi Klas Bumi dan Zona Nilai Tanah (ZNT) sehingga Potensi Pendapatan Asli Daerah dapat dikembangkan melalui Optimalisasi Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Kata Kunci : Potensi PAD, Optimalisasi Pemungutan BPHTB, BPHTB Waris, NPOP