ANALISIS SISTEM DAN PROSEDUR PELAYANAN PUBLIK PEMBUATAN e-KTP PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DI KABUPATEN KUBU RAYA - B51109117, NONI APRIANI (Jurnal KIAFE, 2013)
Peraturan Presiden No. 35 Tahun 2010 menyatakan bahwa “KTP berbasis NIK (KTP Elektronik) adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana”. KTP Elektronik merupakan KTP yang dilengkapi dengan chip berisi rekaman elektronik. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menciptakan administrasi yang tertib sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan dan untuk mencegah dampak negatif dari penggunaan KTP manual. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ Analisis Sistem Dan Prosedur Pelayanan Publik Pembuatan e-KTP Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Di Kabupaten Kubu Raya”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pelayanan yang diberikan sudah sesuai dengan SOP Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kubu Raya Tahun 2011 dan Undang-undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik sebagai pedoman untuk setiap birokrasi publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriftif, dengan teknik penelitian observasi, wawancara, studi dokumentasi, studi kepustakaan, sedangkan alat analisisnya menggunakan struktur organisasi, flowchart, Internal Control Questionaires, Compliance Test. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan tersebut dirasakan belum efektif karena masih terdapat beberapa kekurangan dari pemerintah, yaitu kemampuan sumber daya pegawai yang menangani e-KTP kurang optimal. Pemerintah tidak mampu memenuhi fasilitas yang dibutuhkan ketika kebijakan tersebut diterapkan, kurangnya sosialisai yang dilakukan oleh pihak pelayanan dari Kabupaten Kubu Raya kepada masyarakat sehingga kurangnya informasi yang diterima masyarakat, kurangnya koordinasi dan komunikasi, sehingga pelayanan yang di berikan belum sesuai dengan bentuk pelayanan perima yang terdapat pada Undang-undang nomor 25 Tahun 2009 . Kata Kunci : Pelayanan Publik, e-KTP (KTP Elektronik)