ANALISIS SISTEM DAN PROSEDUR PELAKSANAAN BELANJA PEMELIHARAAN RUTIN PADA KANTOR BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN NATUNA - B51112166, Yulinarti (Jurnal KIAFE, 2014)
Latar Belakang Penelitian bahwa setiap SKPD wajib menatausahakan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agar dalam penatausahaan keuangan daerah baik penerimaan maupun pengeluaran dapat berjalan secara efektif dan perlu dilakukan kegiatan pengendalian untuk mencegah terjadinya kesalahan pencatatan dan menghindari adanya penyalahgunaan anggaran. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Belanja Pemeliharaan Rutin Pada Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Natuna". Maka tujuan penelitian ini adalah pertama, untuk mengetahui tingkat efektifitas pengendalian sistem dan prosedur pelaksanaan belanja rutin pada kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Natuna. Kedua, untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi sistem dan prosedur pelaksaan belanja pemeliharaan rutin pada kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Natuna tidak efektif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriftif yaitu suatu metode untuk mendiskripsikan solusi atas masalah penelitian, dengan bentuk penelitian ini studi kasus. Teknik pengolahan data menggunakan analisis deskriptif yang dilihat dari skema bagan alir (flowchact) dan juga evaluasi kuiseoner Internal Control. Dari hasil analisis Internal Control Questionaires mengendalikan sistem dan prosedur pelaksanaan belanja pemeliharaan rutin pada kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Natuna menunjukkan bahwa tingkat efektifitas pengendalian system dan prosedur pelaksaan belanja pemeliharaan 80 % dan pengendalian organisasi sebesar 75 %. Tidak efektifnya pengendalian penatausahaan keuangan daerah disebabkan karena tidak semua fungsi pengelolaan keuangan daerah pada Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Natuna memiliki pedoman pekerjaan, tidak adanya wewenang dan tanggungjawab yang jelas, tidak adanya pemisahan fungsi, belum optimalnya pengecekan dokumen dan catatan akuntansi, serta tidak adanya evaluasi dari Kepala SKPD terhadap penatausahaan keuangan daerah yang telah dilakukan. Kata Kunci : Belanja Pemeliharaan Rutin