PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KALIMANTAN BARAT - FACHROZI, MUHAMMAD (Jurnal KIAFE, 2020)
PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KALIMANTAN BARAT Oleh:MUHAMMAD FACHROZI Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Tanjungpura Pontianak ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari Pajak Daerah serta Retribusi Daerah terhadap Kemampuan Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota Kalimantan Barat Tahun 2015 "“ 2019. Populasi dalam penelitian ini ialah seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 14 Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini mengambil data dari tahun 2015 "“ 2019. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif menggunakan SPSS versi 24. Sebelum menganalisis data, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik kemudian dilanjutkan dengan pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dengan Uji T, Uji F, dan Uji Koefisien Determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kemampuan Keuangan Daerah. Kata Kunci : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Kemampuan Keuangan Daerah REFERENSIAdriansyah, (2003). Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Pelaksanaan Otda.Afriana, & Ester, (2007). Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Penerimaan Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Medan.Alfarisi, S., (2015). Penagruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuagan Pemerintah Daerah. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.Antoneta, S., (2012). Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal EMBA Universitas Sam Ratulangi Manado, Vol 1, No 3.Apriani, Kurnia, & Rina, (2010). Pengaruh Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan Tax Effort (Studi kasus pada Pemerintah Kabupaten atau Kota Wilayah Eks Karesidenan Surakarta). Skripsi, Fakultas Ekonomi Sebelas Maret, Surakarta.Ahmad, A. H., (2015). "Pajak Daerah dan Retribusi Daerah", https://www.wikiapbn.org/pajak-daerah-dan-retribusi-daerah/, 19 Februari 2020. Ariyani, (2009). Pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara, Universitas Negeri Medan.Darize, & Nurlan, (2005). Pengelolaan Keuangan Daerah. Edisi 2, PT Indeks, Jakarta.Darwanto, Yustikasari, Y., (2007). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Simposium Nasional Akuntansi X, Makasar.Darwis, E., T., (2005). Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Sumatera Barat). Karya Ilmiah, Universitas Negeri Padang.Darmayasa, I. N., & Bagiada, I. M., (2013). Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Bagi Hasil Pajak sebagai Penopang Kemandirian Keuangan Daerah, Jurnal Bisnis Kewirausahaan, (Vol. 9, No. 2 Juli 2013).Direktorat Jenderal Pajak, (2020). "Fungsi Pajak", https://www.pajak.go.id/id/fungsi-pajak , 12 Februari 2020. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, (2011). "Deskripsi Data Analisis APBD 2011", https://www.djpk.kemenkeu.go.id, 20 Februari 2020. Erawati, N., T., & Suzan, L. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota Bandung (Studi Kasus Pada DPKAD Kota Bandung Periode 2009 - 2013). E-Proceeding Of Management, Vol 2.Febriayanti, F., & Faris, M., (2019). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2017, (ISSN: 2597- 9116 Vol. 5, No. 2 2019).Halim & Kusufi, (2012).Akuntansi Sektor Publik : Teori, Konsep dan Aplikasi, Edisi 4, Salemba Empat, Jakarta. Halim & Kusufi, (2013).Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 4, Salemba Empat, Jakarta. Hutasoit, R. K., (2017).Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota Di Jawa Barat. Skripsi, Universitas Sumatera Utara.Kuncoro, M., (2014).Metode Riset Untuk Bisnis, dan Ekonomi, Edisi 4, Erlangga, Jakarta.Mahardika, I. G. N. S., (2014). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Di Era Otonomi Pada Pemerintahan Kabupaten Tabanan, Fakulta Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia (ISSN: 2302-8912 Vol. 3, No. 3 2014).Mardiasmo, (2009)."Akuntansi Sektor Publik", Yogyakarta.Mardiasmo, (2006). "Perpajakan", Edisi Revisi, ANDI,Yogyakarta.Meiliana, (2014). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kota Bandar Lampung. Master thesis, Universitas Lampung.Nggilu, F., Sabijono, H., & Tirayoh, V., (2016). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Gorontalo, (Vol. 16, No. 4 2016).Novalistia, R. L., (2016). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dan Bagi Hasil Pajak Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten atau Kota Di Provinsi Jawa Tengah (Vol. 2, No 2 Maret 2016).Novitasari, M. & Novitasari L., (2019). Pengaruh Pajak, Retribusi, DBH, Belanja Modal, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemandirian Daerah (Vol. 3, No 2 Oktober 2019).Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.Putro, P. U. (2013). Pengaruh PDRB dan Ukuran Terhadap Pengendalian Intern Pemerintah Daerah dengan PAD Sebagai Variabel Intervening, Skripsi, Publikasi, Universitas Negeri Semarang.Resmi, S., (2013). "Perpajakan: Teori dan Kasus", Salemba Empat, Jakarta.Saprudin, (2018). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah Terhadap Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Gorontalo (P-ISSN: 2614- 2074, E-ISSN: 2614-2066 Vol. 1, No. 1 April 2018).Siahaan, M. P., (2010)."Pajak Daerah dan Retribusi Daerah",Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.Sunarto, & Sunyoto. (2016). Penagruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Daerah Yang Berdampak Pada Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah). Dharma Ekonomi, No 43/Th. XXIII/ April 2016. ISSN : 0853- 5205Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah