Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal Pada Era Otonomi Luas di Provinsi Nusa Tenggara Barat - Abdul Kadir Jaelani (Jurnal Pariwisata, 2018)
ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis latar belakang lahirnya pengembangan Pariwisata Halal di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan kendala yang dialami dalam melaksanakan Perda Pariwisata Halal serta upaya yang dilakukan oleh Pemda tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, latar belakang lahirnya Perda tentang Pariwisata Halal di Provinsi Nusa Tenggara Barat berlandaskan pada tiga hal yaitu, pertama, landasan filosofisnya adalah pembangungan di bidang ekonomi dalam rangka mendukung terwujudnya percepatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan kesempatan berusaha, memperoleh manfaat dan mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan dengan tetap memperhatikan sistem nilai budaya yang berlaku di masyarakat sesuai dengan nilai-nilai luhur pancasila. Kedua, landasan sosiologis pengembangan Pariwisata halal adalah aspek demografis dan geografis Provinsi Nusa Tenggara Barat sangat menunjang pelaksanaan pariwisata. Ketiga, landasan yuridis pengembangan Pariwisata halal adalah atribusi dan delegasi dari Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, Pasal 9 UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Pasal 12 ayat (3) hurup b dan Pasal 236 UU No, 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 5 Permenparkreat No. 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syari’ah.   ABSTRACTThis study aims to determine and analyze the background of the development of Halal Tourism in West Nusa Tenggara Province and the obstacles experienced in implementing the Halal Tourism Law and the efforts made by the local government. The results showed that: First, the background of the birth on Halal Tourism in West Nusa Tenggara first, the philosophical foundation is the development in the economic field in order to support the realization of the acceleration of the welfare of the people, the equality of business opportunities, the benefits and able to face the challenges of life change while maintaining the cultural value system prevailing in the community in accordance with the noble values of Pancasila. Second, sociological foundation of the birth on Halal Tourism is the demographic and geographical aspect of West Nusa Tenggara Province is very supportive of tourism implementation. Third, the legal basis on Halal Tourism is the attribution and delegation of Article 18 paragraphs (6) of the 1945 Constitution, Article 9 of Law no. 10 of 2009 on Tourism, Article 12 paragraphs (3) letters b and Article 236 of Law No. 23 of 2014 on Regional Government and Article 5 Permenparkreat No. 2 Year 2014 concerning Guideline for Sharia Business Operations.