Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi Tata Niaga Timah (Analisis Putusan Kasasi Nomor 5009 K/Pid.Sus/2025) - Chandra Purba; T. Riza Zarzani; Fitri Rafianti (Judge : Jurnal Hukum, 2026)
Perkembangan kejahatan korporasi di Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan, terutama dalam kasus korupsi yang melibatkan entitas korporasi di sektor ekonomi strategis. Salah satu contoh paling menonjol adalah kasus korupsi dalam perdagangan komoditas timah yang melibatkan PT Timah dan Harvey Moeis, yang menyebabkan kerugian keuangan negara yang besar dan kerusakan lingkungan. Studi ini bertujuan menganalisis regulasi tanggung jawab pidana korporasi dalam sistem hukum pidana Indonesia dan menelaah pelaksanaan tanggung jawab tersebut dalam Keputusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 5009 K/Pid.Sus/2025. Penelitian ini menggunakan riset hukum normatif menggunakan pendekatan statutori, konseptual, dan kasus. Materi hukum terdiri dari sumber hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi literatur dan dokumen. Analisis dilakukan secara kualitatif menggunakan metode interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis hukum. Temuan tersebut mengungkapkan bahwa hukum pidana Indonesia telah mengakui korporasi sebagai subjek tanggung jawab pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 mengenai Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia dan berbagai peraturan sektoral. Namun, implementasi praktis masih menghadapi tantangan, terutama dalam membuktikan hubungan antara tindakan manajemen perusahaan dan niat perusahaan. Studi ini juga menunjukkan bahwa kasus korupsi PT Timah mencerminkan bentuk sistematis kejahatan korporasi yang melibatkan struktur organisasi dan kepentingan ekonomi. Penerapan teori identifikasi, tanggung jawab vikarius, dan teori budaya korporasi menunjukkan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana ketika aktivitas korporasi mendapat manfaat dari perilaku ilegal. Studi ini menyimpulkan bahwa penguatan kerangka regulasi dan penegakan hukum yang konsisten sangat penting untuk memastikan tanggung jawab pidana korporasi yang efektif dalam memerangi korupsi dan kejahatan korporasi di Indonesia.