Analisis Anggaran Program Prioritas Kesehatan Ibu dan Anak di Dinas Kesehatan Kabupaten Lingga Propinsi Kepulauan Riau Tahun 2009-2010 - Marnaza Yusman; Mubasysyir Hasanbasri; Lutfan Lazuardi (Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia, 2012)
Background: Global commitments for developing countries contained in the Millennium Development Goals (MDGs) by 2015, where the target MMR 102 per 100,000 live births and IMR 23 per 1,000 live births. In connection with this mother and child health program should be a concern. Lingga Health Authority supports the achievement of MDGs with budget support and adequate human resources and the commitment of policy makers. Goal of Research: To find out the budgeting maternal and child health program priorities Lingga Health Authority. Methods of Research: The design of this study using a case study design is descriptive with qualitative methods. Researchers analyzed the budget maternal and child health program in Lingga Health Authority Kepulauan Riau Province 2009-2010. Research Result: The low budget of MCH programs and programs that have not implemented effectively viewed from maternal and child mortality is still high. MPS implementation of the strategy aimed to emergency service only focused on improving access and coverage, while the increase in family and community participation, use of co-operation, and management support is not implemented consistently. There is no prioritization of MCH program activities and budget refers only to the previous year’s budget is based on data or the strengthening of the program. Weak commitment to decision makers and advocacy that have an impact on the budgets MCH program of low. Conclusions: Local builders index is determined by success in reducing maternal mortality. MCH program budget allocation should be based on evidence based and consider the magnitude of maternal mortality can be reduced. Priority setting is needed to determine which program activities over the allocated budget priorities so that more effective. The need for advocacy to local government and is committed to implement the priority programs so that programs are implemented more useful. Latar belakang: Komitmen global bagi negara berkembang tertuang dalam Millenium Development Goals (MDGs) tahun 2015, dimana target AKI 102 per 100.000 kelahiran hidup dan AKB 23 per 1.000 kelahiran hidup. Sehubungan dengan hal itu program kesehatan ibu dan anak harus menjadi perhatian. Dinas Kesehatan kabupaten Lingga mendukung pencapaian target MDGs dengan dukungan anggaran dan sumber daya manusia yang memadai serta komitmen para pembuat kebijakan. Tujuan penelitian: Untuk mengetahui anggaran program prioritas kesehatan ibu dan anak di Dinas Kesehatan Kabupaten Lingga. Metode Penelitian: Rancangan penelitian ini adalah studi kasus yang bersifat deskriptif dengan metode kualitatif. Peneliti menganalisis anggaran dan program prioritas kesehatan ibu dan anak di Dinas Kesehatan Kabupaten Lingga Propinsi Kepulauan Riau Tahun 2009-2010. Hasil Penelitian: Rendahnya anggaran program KIA dan program yang telah dilaksanakan tidak efektif dilihat dari angka kematian ibu dan anak yang masih tinggi. Penerapan strategi MPS yang diarahkan untuk pelayanan kegawatdaruratan hanya terfokus pada peningkatan akses dan cakupan pelayanan, sedangkan peningkatan partisipasi keluarga dan masyarakat, pemanfaatan kerjasama, dan manajemen support tidak dilaksanakan dengan konsisten. Tidak ada penetapan prioritas untuk kegiatan program KIA dan penyusunan anggaran hanya mengacu pada anggaran tahun sebelumnya tidak berdasarkan data atau penguatan dari program. Lemahnya komitmen dan advokasi pengambil keputusan yang berdampak pada anggaran program KIA rendah. Kesimpulan: Indeks pembangun daerah sangat ditentukan oleh keberhasilan dalam menurunkan angka kematian ibu. Pengalokasian anggaran program KIA harus berdasarkan evidence based dan mempertimbangkan besaran angka kematian ibu dapat diturunkan. Penetapan prioritas sangat perlu dilakukan untuk menentukan kegiatan program yang lebih prioritas sehingga anggaran yang dialokasikan lebih efektif. Perlunya advokasi terhadap pemerintah daerah dan mempunyai komitmen untuk melaksanakan program prioritas sehingga program yang dilaksanakan lebih bermanfaat.