Gambaran Pelaksanaan Program Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Era JKN Daerah Perbatasan di Puskesmas Ponu Kabupaten Timor Tengah Utara - Robertus Tjeunfin; Laksono Trisnantoro; Sitti Noor Zaenab (Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia, 2016)
ABSTRACTBackground: The fifth goal of Millennium Development Goals (MDGs) is reducing maternal mortality (AKI) by 75% in 2015. To overcome this problem, the Government of Indonesia through the Ministry of Health has issued a policy approach to health care maternal and newborn quality to the public through the Making Pregnancy Safer (MPS) with one of the key mes- sages that every birth attended by skilled health personnel. Whereas in East Nusa Tenggara Province, launched a pro- gram of Maternal and Child Health Revolution through East Nusa Tenggara Governor Regulation No. 42 in 2009. Based on the profile of department of health of North Central Timor in 2013 and the scope of SPM in 2014, total births assisted by health workers in 2013 were 4.805 or 79,5%. It declined com- pared with 2012 (91,5%). The scope of births by health work- ers in 2014 (semester I) was 36, 10% of the targeted 87% (Scope of SPM of TTU Department of Health 2014). Since January 1, 2014 the Government of Indonesia launched a Uni- versal Health Coverage for all Indonesian people.Purpose: This study aims to evaluate the Governor Decree No. 42 Year 2009 About KIA Revolution and Presidential De- cree No. 12 Year 2013 About the Health Security.Method: This study was an explorative study with qualitative approach and case study design to discover factors influenc- ing the scope of births by health workers in the era of National Health Insurance. The types of collected data included primary data from in-depth interviews and FGD (Focus Group Discus- sion) using interview guides and secondary data from docu- ment study and observation. Data was analyzed qualitatively using open codeResult: Factors influencing the scope of births by health workers in TTU Regency included (1) suboptimal communica- tion developed by BPJS and local Department of Health which only involved particular groups. This made the community/policy implementers at public health center level to not fully under- stand the implementation of JKN. This causes policy imple- menters weren’t consistent with the policies, e.g. midwives still performed actions outside of their authority without the assistance of doctors and existence of fee exceeding the provisions. 2) Resources, in addition, human resources factor is lacking where midwives there are only 4 people in health centers and from 9 villages 1 village not have a midwife. Ponu health center infrastructure is still lacking among them were old enough health center building, delivery equipment just only 2 sets but not complete, do not have an incubator, suction and oxygen and an ambulance was old quite.Conclusion: Implementation of the delivery program of the National Health Insurance era in the border area is very wor- rying. Lack of socialization and lack of facilities such as build- ings, equipment delivery, medicines and medical supplies and human resources lead to health delivery services in the bor- der area is very bad Keywords: Childbirth, Health Worker, Facility, Infrastructure, communication, JKN ABSTRAKLatar Belakang: Tujuan ke lima Milenium Development Goal’s (MDGs) adalah untuk mengurangi Angka Kematian Ibu (AKI) sebesar 75% pada tahun 2015. Untuk mengatasi masalah ini, Pemerintah Indonesia melalui Departemen Kesehatan telah mengeluarkan kebijakan pendekatan pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir berkualitas kepada masyarakat melalui Making Pregnancy Safer (MPS) dengan salah satu pesan kuncinya yaitu setiap persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan yang terampil. Propinsi Nusa Tenggara Timur mencanangkan Revolusi KIA melalui Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 42/2009. Berdasarkan profil Dinas Kesehatan Timor Tengah Utara Tahun 2013, Jumlah persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan pada tahun 2013 sebanyak 4.805 atau 79,5%, Pencapaian ini menurun dibanding dengan keadaan tahun 2012 (91,5%). Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan tahun 2014 (semester I) 36, 10% dari target 87% (Cakupan SPMDinkes TTU 2014). Sejak tanggal 1 Januari 2014 Pemerintah Indonesia mencanangkan Universal Health Coverage/jaminan kesehatan semesta bagi seluruh masyarakat Indonesia.Tujuan: penelitian ini bertujuan mengevaluasi Pelaksanaan Peraturan Gubernur No. 42/2009 Tentang Revolusi KIA dan Perpres No. 12/2013 Tentang Jaminan Kesehatan .Metode: Penelitian ini merupakan studi eksploratif dengan pendekatan kualitatif dan rancangan case study, dengan berusaha mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi cakup- an persalinan di era Jaminan Kesehatan Nasional. Jenis data yang dikumpulkan meliputi data primer yang diperoleh melalui hasil wawancara mendalam dan Focus Group Discussion (FGD) menggunakan panduan wawancara dan observasi sedangkan data sekunder diperoleh dengan telaah dokumen. Data dianalisis secara kualitatif menggunakan open code.Hasil: Beberapa faktor yang mempengaruhi cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan di di daerah perbatasan Kabupaten TTU di antaranya 1) Komunikasi yang dibangun baik oleh BPJS dan dinas kesehatan setempat sangat kurang dan hanya melibatkan kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Hal ini mengakibatkan masyarakat/ pelaksana kebijakan di tingkat puskesmas belum memahami tentang pelaksanaan JKN sehing- ga pelaksana kebijakan belum konsisten dalam pemberian pelayanan misalnya bidan masih melakukan tindakan di luar kewenangannya tanpa didampingi dokter, dan adanya iur biaya yang melebihi ketentuan yang telah ditetapkan. 2) Selain itu faktor sumber daya seperti SDM kesehatan masih sangat ku- rang dimana untuk tenaga bidan hanya terdapat 4 orang di puskesmas induk dan dari 9 desa/keluraha, satu desa belum memiliki bidan desa. Sarana prasarana/fasiltas pada Puskes- mas Ponu masih sangat kurang di antaranya gedung puskes- mas terlihat sdh cukup tua, peralatan persalinan hanya terdapat dua set namun tidak lengkap, belum memiliki incubator, suction dan oksigen dan mobil ambulans untuk rujukan buatan tahun 2003 dan tidak layak pakai.Kesimpulan: Pelaksanaan program persalinan era JKN pada daerah perbatasan sangat memprihatikan. Kurangnya sosiali- sasi dan kurangnya fasilitas seperti gedung, peralatan persalin- an, obat dan perbekalan kesehatan serta SDM kesehatan mengakibatkan pelayanan persalinan pada daerah perbatasan sangat buruk. Kata kunci: Persalinan, Tenaga Kesehatan, Sarana Prasarana, Komunikasi, JKN