Dampak Implementasi Kebijakan Penutupan Tempat Layanan Sosial Transisi untuk Pekerja Seks Komersial dan Penutupan Prostitusi terhadap Program Penanggulangan HIV AIDS di Kabupaten Jember - Dewi Rokhmah; Khoiron Khoiron (Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia, 2014)
Background: The Regency Decree Number. 188.45/39/012/ 2007 on “The Closing of the Transition Social Services Place of the Commercial Sex Worker and Prostitution Closure” in Jember district, has adverse impacts in the implementation of HIV/AIDS transmission prevention especially through sexual transmission. The aim of this research is to analyze the impact of policy implementation of closing the transition social services place for the commercial sex workers and prostitution closure to the HIV/AIDS countermeasures program. Methods: This research is a descriptive analytic research using secondary data from the report of HIV/AIDS program in Jember Regency at 2012. Collected data is analyzed descriptively with table and narration. Result: The impacts of the Regency Decree on closing the transition social service place for the sex worker in Puger, Jember district include: 1) The prostitution closure and the transition social service place closure lead to increased and widespread of illegal sex worker in Jember district, 2) Health coaching and behavior change communication to the sex worker become harder to conduct, and 3) the number of HIV/ AIDS cases each year might be higher. In 2004, the number of HIV/AIDS cases is 1 and it increased annually until in 2012 when the cumulative amount cases of HIV/AIDS in Jember district reach 822. According to the data, the recorded case according to the highest risk factor is sexually transmitted through heterosexual transmission which is 685 cases (83.3 %). This suggests that the transmission occurred from the sex worker to the consumer and also from the consumer to the sex worker. The transmission to the housewives would also be increased, followed by the mother-to-baby transmission. Conclusion: Jember district Government needs to conduct an evaluation review of this closure regulation (the Regency Decree Number 188.45/39/012/2007). Latar Belakang: Kabupaten Keputusan No. 188.45/39/012/ 2007 mengenai Penutupan Tempat Layanan Sosial Transisi untuk Pekerja Seks Komersial dan Penutupan Pelacuran di Kabupaten Jember , memiliki dampak merugikan dalam pelaksanaan pencegahan penularan HIV/AIDS terutama melalui transmisi seksual keberatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan Dampak transisi pelayanan sosial penutupan tempat untuk pekerja seks komersial dan penutupan prostitusi terhadap program penanggulangan HIV/AIDS. Metode: Penelitian ini adalah metode deskriptif analitik menggunakan data sekunder dari laporan program HIV/AIDS di Kabupaten Jember pada 2012. Data yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif dengan tabel dan narasi. Hasil: Dampak dari Surat Keputusan Bupati pada penutupan transisi tempat pelayanan sosial untuk pekerja seks di Puger , Kabupaten Jember meliputi: 1) Penutupan prostitusi akan memimpin transisi tempat pelayanan sosial untuk pekerja seks ilegal untuk ditingkatkan dan lebih tersebar di kabupaten Jember, 2) pembinaan kesehatan dan perilaku perubahan komunikasi dengan pekerja seks menjadi lebih keras, dan 3) jumlah kasus HIV/AIDS setiap tahun mungkin lebih tinggi. Pada tahun 2004, jumlah kasus HIV/AIDS adalah 1 dan meningkat setiap tahun sampai tahun 2012 ketika kasus jumlah kumulatif HIV/AIDS di Kabupaten Jember mencapai 822. Dengan data kasus menurut faktor risiko tertinggi, sebagian besar ditularkan melalui penularan heteroseksual yang adalah 685 kasus (83,3%). Hal ini menunjukkan bahwa penularan terjadi dari pekerja seks ke konsumen dan juga dari konsumen untuk pekerja seks. Transmisi ke ibu rumah tangga juga akan meningkat, diikuti oleh penularan dari ibu ke bayi. Kesimpulan: Pemerintah Kabupaten Jember perlu melakukan kajian ulang dan evaluasi terkait Surat Keputusan Bupati Nomor. 188.45/39/012/2007 pada Transisi Pelayanan Sosial Tempat Penutupan untuk Pekerja Seks Komersial dan Penutupan Pelacuran di Kabupaten Jember yang telah ditentukan sebelumnya.