PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TIDAK DENGAN HORMAT KARENA DIPIDANA PENJARA 1 (SATU) TAHUN 6 (ENAM) BULAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 1999 TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN - Jonah Hamonangan (CALYPTRA, 2013)
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pemberhentian tidak dengan hormat terhadap seorang guru PNS yang terbukti melakukan tindak pidana ditinjau dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa tindakan Bupati yang memberhentikan Tidak Dengan Hormat seorang Guru PNS karena dipidana 8 bulan adalah tidak tepat karena bertentangan dengan UU Pokok-pokok Kepegawaian. Pene1itian ini menjelaskan bahwa seorang guru PNS yang melakukan perbuatan memalsu surat keterangan tanda kelakuan baik, didakwa serta melanggar pasal 269 KUHP dan divonis hukurnan selama 8 bulan dan diberhentikan tidak dengan hormat oleh Bupati. Tindakan Bupati tersebut dengan putusannya tidak tepat hila ditinjau dari pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979, karena pasal 8 tersebut menentukan yang dapat diberhentikan tidak dengan hormat adalah pegawai negeri yang dihukurn kurang dari 4 tahun.