SINERGI KEBIJAKAN UPAYA PENGHEMATAN ANGGARAN BELANJA JAMINAN KESEHATAN DI PERANCIS - Shita Listya Dewi (Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia, 2013)
Menjelang diberlakukannya Jaminan KesehatanSemesta 2014, Indonesia menghadapi berbagai tantanganterkait kesiapannya. Walaupun prioritas pemerintahsaat ini adalah pada perluasan cakupan/kepesertaan, berbagai isu terkait selayaknya tetapmenjadi perhatian kita. Isu seperti 1) seberapa dalammanfaat pelayanan kesehatan yang akan dijamin,2) seberapa besar proporsi urun biaya yang masihharus dikeluarkan oleh peserta jaminan kesehatanketika mendapatkan manfaat, 3) bagaimana kesiapankuantitas dan kualitas sistem pelayanan kesehatan,fasilitas dan SDM kesehatan serta pemerataandistribusinya di berbagai daerah, 4) bagaimanakebijakan dan regulasi diperkuat untuk mendukungsistem jaminan kesehatan semesta, 5) bagaimanaevaluasi dan monitoring dilakukan, 6) bagaimanamengajak sektor swasta untuk berperan serta, danbanyak hal lain masih tetap perlu dikaji dan dicermati.Bahkan di negara lain dimana sistem jaminankesehatan semesta telah dijalankan, isu-isu sepertidi atas tetap menjadi perhatian dan terus menerusdiawasi. Pada beberapa editorial yang lalu telah dibahasbagaimana sistem jaminan kesehatan semestadijalankan di Perancis. Menjelang akhir tahun, pemerintahmengevaluasi berbagai dimensi pelaksanaanjaminan kesehatan semestanya misalnya kualitaspelayanan, distribusi SDM, besarnya anggaran, dllserta proposal yang diajukan untuk upaya perbaikannya.Bulan September lalu, pengelola jaminan kesehatansemesta di Perancis mengajukan laporan tahunantermasuk proposal upaya penghematan senilai2,48 milyar euro untuk menekan pertumbuhan anggaranbelanja jaminan kesehatan dikisaran 2,4%(pertumbuhan anggaran pada tahun 2012 adalah2,5% sementara pada tahun 2013 adalah 2,7%). Situasiperekonomian Eropa telah menekan berbagainegara termasuk Perancis untuk melakukan penghematananggaran belanja, sehingga wacana penghematananggaran belanja kesehatan merupakan isuyang cukup disorot.Anggaran belanja kesehatan di Perancis adalahsekitar 12% dari GDP, dan beberapa tahun terakhirmengalami defisit lebih besar dari yang diproyeksikan.Pada awal tahun 2013, misalnya, defisit diperkirakansebesar 11,4 juta euro, tetapi laporan tahunan2013 menyatakan bahwa riil defisitnya adalah 14,7juta euro. Hal ini juga disebabkan oleh tekanan situasiekonomi yang membuat sekelompok peserta jaminanyang tadinya termasuk di dalam peserta denganurun biaya berubah menjadi peserta tanpa urun biaya(ditanggung penuh pemerintah) karena kehilanganpekerjaan. Diperkirakan jumlah peserta tanpa urunbiaya ini akan lebih besar pada tahun-tahun mendatangselama krisis ekonomi di Eropa belum berakhir.Oleh karena itu, pemerintah sangat berkepentinganuntuk memastikan kecukupan anggaran untuk menyediakanpelayanan bagi mereka.Proposal penghematan yang diajukan mencakupkebijakan harga untuk berbagai obat (diharapkanakan menghasilkan penghematan senilai 750jutaeuro), serta kebijakan yang membatasi dokter dalammeresepkan obat mahal/branded dan menggantinyadengan obat generik (diharapkan akan menghasilkanpenghematan senilai 600juta euro), dan kebijakanyang membatasi transportasi untuk rujukan yangtidak perlu, dan kebijakan yang mendorong perluasanone-day surgery untuk menghindari biaya rawatinap. Salah satu target dari kebijakan one-day surgeryini adalah operasi katarak yang merupakan salahsatu operasi yang paling sering dilakukan diPerancis (sekitar 700,000 di tahun 2012) yang sebelumnyatidak dilakukan sebagai one-day surgery.Penghematan juga akan dilakukan dalam bentukstrategic purchasing untuk peralatan kesehatanmisalnya insulin pumps, prostheses, respirators, dll.Diharapkan dengan kebijakan strategic purchasingini penghematan yang dihasilkan adalah senilai 220juta euro (untuk level rumah sakit) dan 150juta euro(untuk level klinik/fasilitas kesehatan primer). Yangmenarik adalah bagaimana proposal ini didukungoleh berbagai kebijakan yang mengikutinya. Dokter,misalnya, diharuskan untuk menulis setidaknya 25%bagian dari resepnya berupa formula kimia dari molekulaktif obat, dan bukan brand name-nya. Hal inidilakukan untuk mendongkrak penjualan obat generikdi Perancis yang saat ini masih berkisar 14%(dalam nilai uang) atau 26% (dalam kuantitas) padatahun 2012 lalu. Sebagai perbandingan, share penjualanobat generik di Jerman atau Inggris adalahsekitar 50%.Kebijakan lain yang juga terkait adalahkebijakan redistribusi ketersediaan tenaga medis,seperti yang telah dibahas pula pada editorial lalu.Hasilnya ternyata cukup menggembirakan. Secarakeseluruhan, jumlah dokter bertambah 0.9 % namunsecara riil jumlah dokter di beberapa tempat yangtelah padat berkurang (misalnya di region Centerberkurang 2.3 %, dan di region Ile- de- France berkurang4.2%) dan sebaliknya meningkat di daerah yangsebelumnya kekurangan (misalnya di region Paysde-Loire meningkat 4.7% dan di region Rhône –Alpes meningkat 4.5%). Ketersediaan tenaga medisdi daerah-daerah yang kekurangan diharapkan dapatmengurangi unnecessary referral antar-region danmengurangi biaya transpor rujukan.Selain kebijakan yang mendukung, prosesevaluasi yang dilakukan terhadap fasilitas kesehatan(klinik dan rumah sakit) di Perancis baik fasilitaspemerintah maupun swasta juga mencerminkandukungan terhadap upaya penghematan anggarankesehatan seperti yang diusulkan. Dari beragamkomponen penilaian dan evaluasi tersebut misalnyajuga dimasukkan variabel rendahnya LOS di rumahsakit dan seberapa banyak ambulatory care dilakukan.Hasil dan ranking penilaian untuk seluruh rumahsakit ini, baik rumah sakit pemerintah maupun swasta,diumumkan setiap tahun sehingga masyarakatdapat secara terbuka melihat ranking dari rumahsakit di daerahnya. Dengan demikian rumah sakitdan klinik dipacu untuk mengembangkan layananone-day surgery yang lebih cost-effective danmengurangi LOS.Dari cerita singkat di atas dapat ditarik pelajaranbahwa pemerintah Indonesia pun perlu melihatsistem kesehatannya secara utuh dan mencarisinergi antar kebijakan agar saling mendukung. Halini khususnya menjadi semakin penting di erajaminan kesehatan semesta. Apabila sinergi antarkebijakan ini belum terjadi maka perlu dicari solusiatau alternatif kebijakannya. Apabila telah adakebijakan yang digulirkan, maka perlu pula dikajisejauh mana efektifitas pelaksanaannya di lapangan.Di sinilah letak pentingnya kajian kebijakan danevaluasi kebijakan dalam memainkan peran sebagai‘feeder’ terhadap komunitas kebijakan khususnyapengambil kebijakan. Selaras dengan itu, berbagaiartikel dalam JKKI kali ini akan berupaya menyorotiberbagai implementasi kebijakan dan memberikanrekomendasi perbaikan. Selamat membaca.