PEMBATASAN KEWENANGAN HAKIM UNTUK TIDAK MELAKUKAN SITA JAMINAN ATAS SAHAM - Napitupulu, Tumpal Johan Sebastian (Jurnal Bina Mulia Hukum, 2018)
ABSTRAKHakim berwenang mengadili perkara di pengadilan sehingga hakim dituntut menjaga dan menegakkan kehormatan, memperhatikan etika dan perilaku dan taat pada Pedoman Pelaksanaan Tugas Administasi dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. KMA/032/SK/IV/2006. Artikel ini membahas pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan, khususnya pada huruf Y dengan permasalahan pelaksanaan putusan atas permohonan sita jaminan saham dan upaya permohonan sita jaminan atas saham. Dengan metode pendekatan Yuridis Sosiologis, Sita jaminan terhadap saham-saham yang berada di Pasar Modal tidak dapat dilakukan karena berada dalam pengawasan OJK, tetapi terhadap saham-saham yang tidak berada di Pasar Modal seharusnya dapat dilakukan upaya sita jaminan. Disarankan perlu dilakukan revisi terhadap Buku II di atas, khususnya berkenaan dengan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Perdata Umum pada angka 11.Kata Kunci: hakim, kewenangan mengadili, keadilan, pedoman teknis administrasi dan teknis perdata, sita Jaminan atas saham. ABSTRACTJudge has an authority to try case in court, so judge have to maintain and prevail his honor by obeying the ethical rules and also Guidelines for Administrative Fungction under Decree of Head of Indonesian Supreme Court No. KMA/032/SK/IV/2006. This article presents a discussion about the entry into force of Book II of the Guidelines of Administrative Function Implementation in Court, in particular the problem of letter Y which contains the problem of Shares Guarantee Seizure (Sita Jaminan Saham) and effort to request guarantee seizure to stock. The research using Jurical-Sociological method concludes that Sita-Jaminan is not possible to be applied to stocks in Stock Market, because of OJK Supervision. However, Sita-Jaminan is applicable for share outside the Stock Market. It is suggested that the Book II, mentioned above have to be revised, especially the norm for Administrative Technical Guidelines and General Private Technical Gudelines under Number 11.Keywords: administrative technical guidelines, authority to prosecute; general private technical gudelines; judge; justice; shares guarantee seizure.DOI :  https://doi.org/10.23920/jbmh.v2n2.12