PUTUSAN SENGKETA LAUT CHINA SELATAN SERTA IMPLIKASI HUKUMNYA TERHADAP NEGARA DI SEKITAR KAWASAN TERSEBUT - Darajati, Muhammad Rafi; Adolf, Huala; ., Idris (Jurnal Bina Mulia Hukum, 2017)
Salah satu perkembangan yang menarik mengenai keamanan global saat ini adalah isu sengketa Laut China Selatan antara Filipina dengan Tiongkok. Filipina telah membawa sengketa tersebut ke Permanent Court of Arbitration. Putusan dari Permanent Court of Arbitration mengatakan bahwa klaim Tiongkok mengenai nine dash line terbantahkan dan tidak memiliki dasar hukum. Akan tetapi Tiongkok menolak putusan tersebut dan tetap agresif di Laut China Selatan sehingga berpotensi menimbulkan instabilitas kawasan Laut China Selatan. Artikel ini bertujuan untuk melihat implikasi putusan Permanent Court of Arbitration bagi negara pihak dan negara sekitar kawasan Laut China Selatan. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara pihak yang bersengketa harus melaksanakan dan menghormati putsan Permanent Court of Arbitration tersebut karena sudah menjadi sumber hukum internasional. Bagi negara di sekitar kawasan, putusan tersebut juga memiliki pengaruh di dalam menghadapi agresivitas Tiongkok dan pengaturan mengenai klaim maritim di kawasan Laut China Selatan.Kata kunci: Arbitrase, Implikasi Hukum, Sengketa Laut China Selatan AbstractOne of an interesting development about the global security now is the issue of territorial disputes in the South China Sea between Philippines and China. Philippines has brought the dispute to the Permanent Court of Arbitration. The ruling from Permanent Court of Arbitration said that China’s claim about a nine-dash line does not have a legal basis. However China rejects the ruling and remain aggressive in the South China Sea which might cause instability in South China Sea region. This research aims to look at the implications of the ruling of the Permanent Court of Arbitration for state parties and states around the South China Sea region. Authors use juridical normative research method with literature studies. This research shows that states parties have to implement and respect the ruling because it has already become the source of international law. For the state that located around the region, the ruling also has an effect to facing China’s aggressiveness and rules handling maritime claims in the South China Sea region.DOI:  https://doi.org/10.23920/jbmh.v2n1.1