TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH ACEH TERHADAP PRA PENEMPATAN TENAGA KERJA DI LUAR NEGERI - Rusnin Rusnin (Jurnal Hukum dan Keadilan "MEDIASI", 2016)
Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, tenagakerja ialah tenagakerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan (TKI) setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Tujuan penelitian ini mencari alternatif pemecahan masalah yang dihadapi. Berdasarkan Objek masalah terdapat 2 (dua) penelitian yang digunakan dalam tesis ini, penelitian hukum yuridis dan penelitian hukum empiris. tanggung jawab pemerintah aceh terhadap pra penempatan tenaga kerja di luar negeri, masih banyak permasalahan hukum yang dijumpai dalam melakukan pengawasan pra penempatan TKI seperti tumpang tindih kewenagan atara instansi, serta aturan hukum yang lebih mengatur prosedural, dan hanya sedikit mengatur hak TKI, dan perlindungan hukum. Disarankan kepada pihak Pemerintah Aceh akan perlunya analisis dan pengkajian penyelarasan antara peraturan perundang-undangan tentang TKI agar tidak ada tumpangtindih dan saling berbenturan antara regulasi. Dan memberikan penegasan terhadap izin usaha PPTKIS. Kata kunci: Tanggung Jawab Pemerintah Aceh Pra Penempatan Tenaga Kerja