IMPLEMENTASI PASAL 11 HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (Studi di Kabupaten Bojonegoro) - Muhammad Fathul Amin (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2018)
Muhammad Fathul Amin Universitas Brawijaya Malang   Abstrak Penelitian mengenai implementasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan  dalam menjalankan kewenangan serta kewajibannya ini mejelaskan mengenai bagaimana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menjalankan kewenangannya dalam melakukan kewajibannya, khususnya dalam pengawasan dan pemeriksaan terhadap kewajiban pemberi kerja dan pekerjanya untuk mendaftarkan diri dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Hal ini karena adanya ketidakjelasan data yang ada di lapangan terkait jumlah keseluruhan pemberi kerja yang telah mendaftarkan diri, maupun belum mendaftarkan diri dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Berdasarkan hal diatas tersebut, penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1).Bagaimana implementasi Pasal 11 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Terkait Pengawasan dan Pemeriksaan Atas Kepatuhan Pemberi Kerja Dalam Memenuhi Kewajibannya Mendaftarkan Pekerjanya Sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Bojonegoro? 2). Apa hambatan dan solusi dalam implementasi Pasal 11 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Terkait Pengawasan dan Pemeriksaan Atas Kepatuhan Pemberi Kerja Dalam Memenuhi Kewajibannya Mendaftarkan Pekerjanya Sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Bojonegoro? Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran BPJS Ketenagakerjaan dalam melakukan kewenangannya berdasarkan tugas dan kewajibannya untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pemenuhan kewajiban pemberi kerja, khususnya dalam pendaftaran diri dan pekerjanya dalam program jaminan social ketenagakerjaan, serta masalah atau hambatan yang timbul dalam pelaksanaan kewenangan BPJS tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan cara empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis, dengan menggunakan jenis data primer dan sekunder, serta Teknik memperoleh data dengan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BPJS ketenagakerjaan telah menjalankan kewajiban, serta kewenangannya untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kewajiban pemberi kerja dan pekerja dalam mendaftarkan diri dalam program jaminan sosial, namun di dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan, diantaranya belum mkasimalnya sistem pendataan yang dimiliki, kurangnya koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait di Kabupaten Bojonegoro, dan hambatan dari pemberi kerja sendiri. Untuk itu, pihak BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Bojonegoro melakukan beberapa upaya agar masalah pendataan peserta BPJS Ketenagakerjaan dapat lebih maksimal. Kata Kunci: Pengawasan, Pemeriksaan, BPJS Ketenagakerjaan, Kewajiban, Pemberi Kerja Abstract This research studies how Social Security Administrative Body for Labour Affairs implements its authority to perform its responsibility, especially regarding monitoring and inspection of the responsibilities of employers and employees to register in a social security program as regulated in Law Number 24 of 2011 on Social Security Administrative Body (further stated as BPJS). This encouragement is triggered by unclear information related to the total number of employers registered or not registered in the social security program for labours. The research problems are presented as follows: 1) How is the implementation of Article 11 letter c of law Number 24 of 2011 on Social Security Administrative Body regarding the control and inspection of obedience of employers in meeting their responsibilities to register their employees as members of Social Security Administrative Body for Labour Affairs in the Regency of Bojonegoro? 2) What are the impeding factors of and solution for the implementation of Article 11 letter c of Law Number 24 of 2011 on Social Security Administrative Body regarding the monitoring and inspection of the obedience of employers in fulfilling their responsibility to register their employees as members of Social Security Administrative Body for Labour Affairs in the Regency of Bojonegoro? This research is aimed to describe and analyse the role of BPJS for labour affairs related to how the authority is performed according to tasks and responsibilities to monitor and inspect the fulfillment of responsibilities of the employers, especially regarding the registration for the employers and BPJS for workers, and problems impeding the performance of the authority of BPJS. The research was conducting based on empirical method with socio-juridical approach, where primary and secondary data was also involved in the research. The data was obtained by conducting interviews. The research result indicates that BPJS for workers have perform its responsibilities and authorities accordingly to monitor and inspect the responsibilities of employers and employees regarding the registration to social security program. However, there are some hindering factors in the implementation in which the database system has not been optimally run, it is lack of coordination, and lack of partnership with related bodies in the Regency of Bojonegoro, in addition to the obstacles caused by employers. As a consequence, BPJS for workers of the Regency of Bojonegoro has taken some measures to optimise collection of data of BPJS members for workers. Keywords: monitoring, inspection, social security administrative body for labour affairs (BPJS Ketenagakerjaan), responsibilities, employers.