INTENSIFIKASI SOSIALISASI DAN KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA ARKEOLOGI: STUDI KASUS DI KALIMANTAN - Sugiyanto, Bambang (Naditira Widya, 2011)
Abstrak. Penelitian arkeologi di wilayah operasional Pulau Kalimantan memang menjadi tugas dan wewenang dariBalai Arkeologi Banjarmasin. Selain melaksanakan penelitian arkeologi, Balai Arkeologi Banjarmasin juga mempunyaitanggung jawab bersama-sama Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Samarinda untuk melaksanakan secarakontinu sosialisasi pentingnya sumber daya arkeologi dan pengelolaan cagar budaya yang ada di masing-masingdaerah dan pengelolaan cagar budaya. Sementara itu, dengan efektifnya pelaksanaan Undang-Undang nomor32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, operasional kewenangan kebudayaan dalam tata laksanapemerintahan daerah mengalami perubahan. Perubahan tersebut berkenaan dengan kebijakan pengelolaanbidang kebudayaan, baik material maupun non-material. Namun sayangnya, dalam pengimplementasian kebijakantersebut terdapat kendala yaitu, instansi daerah belum memiliki sumber daya manusia yang kompeten untukmelaksanakan penelitian arkeologi dan konservasi cagar budaya. Tampaknya kebudayaan masih dipandangsama dengan kesenian, jadi banyak instansi daerah yang mempunyai kepala seksi kesenian atau pariwisatadaripada kepala seksi kebudayaan. Tulisan ini membahas gejala perbedaan visi pengelolaan sumber daya arkeologiantara pemerintah pusat dan daerah, serta strategi koordinasi menyamakan visi tersebut dalam upaya peningkatankesejahteraan hidup masyarakat berbasis pelestarian cagar budaya sesuai Undang- Undang Republik Indonesianomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya.