TINJAUAN YURIDIS PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK RESTORAN - Sri Dewi Sartika (Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan), 2016)
Dalam Peraturan Daerah Kota Bandung No. 20 Tahun 2011 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, dijelaskan bahwa batas yang ditetapkan untuk dapat dikenakan pajak restoran adalah rumah makan, café, bar, restoran dan sejenisnya yang peredarannya di atas Rp. 1.00.000.000,00,- per tahun, ketentuan tersebut berlaku juga untuk jasa boga maupun katering. Tahun 2010, Pemerintah menargetkan pendapatan pajak restoran sebesar Rp. 35.530.400.000,00,- dan realisasinya sebesar Rp. 35.957.305.884,00,- dari 585 Wajib Pajak.Secara persentse pajak restoran di tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 10% dari tahun 2010, baik dari jumlah wajib pajak, target, maupun realisasinya. Pada tahun 2012- 2015 jumlah pajak restoran yang ditargetkan pemerintah terus ditingkatkan, peningkatan kontribusi pajak restoran terlihat sangat signifikan secara persentase pada tahun 2015 sebesar 14% dari tahun sebelumnya, dimana Pemerintah Kota Bandung menargetkan pendapatan dari sektor pajak restoran sebesar Rp. 75.000.000.000,00 dan pada realisasinya APBD mencatat bahwa pendapatan pajak restoran sebesar Rp. 85.192.607. dari 667 Wajib Pajak. Jumlah tersebut melebihi dari angka atau nominal yang telah ditargetkan oleh Pemerintah Kota Bandung.Pada tahun 2016 pemerintah meningkatkan target pajak restoran sebesar Rp. 3.000.000.000,00,- dari target sebelumnya di tahun 2015 jumlah tersebut menjadi Rp. 78.000.000.000,00,- dan pada realisasinya sebesar Rp. 36.782.939.684,00,- jumlah tersebut belum mencapai target dikarenakan pencatatan keseluruhan dilakukan pada akhir tahun bulan Desember 2016, sementara APBD Kota Bandung melakukan pencatatan sampai bulan Mei 2016.