Pelaksanaan Itsbat Nikah Keliling dan Dampaknya terhadap Ketertiban Pencatatan Nikah (Studi Kasus di Kabupaten Bireuen) - Khairuddin, Khairuddin; Julianda, Julianda (Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 2017)
Itsbat nikah merupakan upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang belum mempunyai akta nikah, sehingga dapat menetapkan kembali pernikahan mereka. Salah satu program pemerintah dalam masalah ini yaitu program itsbat nikah keliling yang dilaksanakan di Kebupaten Bireuen. Itsbat nikah keliling tersebut tentunya memiliki aspek positif dalam memudahkan masyarakat mencatatkan kembali perkawianan yang telah dilangsungkan. Namun, dalam prosesnya, masing banyak pasangan yang tidak dapat mencatatkan pernikahan, karena keterbatasan jumlah kuota pasangan yang ditetapkan oleh Mahkamah Syar’iyah Bireuen. Untuk itu, masalah yang diajukan adalah apa yang melatarbelakangi dilaksanakannya itsbat nikah keliling di Kebupaten Bireuen, kemudian bagaimana teknis pelaksanaan itsbat nikah keliling, serta bagaimana dampak pelaksanaan itsbat nikah keliling terhadap ketertiban pencatatan pernikahan di Kabupaten Bireuen. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dan penelitian kepustakaan (library research) dan dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif-analisis, yaitu menggambarkan masalah itsbat nikah di lapangan, mulai dari latar belakang serta dampak dari permasalahan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang melatarbelakangi dilaksanakannya itsbat nikah keliling di Kebupaten Bireuen yaitu mengingat masih banyak pasangan suami-istri yang tidak memiliki buku nikah atau akta nikah. Kemudian, tehnik pelaksanaan itsbat nikahnya yaitu dengan melakukan pendaftaran di setiap kecamatan, kemudian disidangkan dalam satu tempat yang dihadiri dengan dua orang saksi untuk masing-masing pasangan, dan kemudian dilakukan kesimpulan dan penetapan. Adapun dampak positif dari itsbat nikah keliling tersebut adalah dapat membantu masyarakat berikut dengan pemberian perlindungan atas hak-hak masing-masing pasangan karena perkawinan mereka telah mendapat pengakuan hukum.