REKRUTMEN DAN PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 - Dedy Suhendra (Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora, 2017)
Rekrutmen dan Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mencari  sumber daya manusia  yang berkualitas, sehingga untuk pelaksanaannya dibutuhkan satu aturan hukum yang jelas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar hukum rekrutmen dan pengangkatan PPPK, dan bagaimana proses/mekanisme rekrutmen dan pengangkatan PPPK menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 2014. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian menyebutkan bahwa dasar  hukum  pengangkatan  PPPK  berpedoman  pada  UUD 1945,  UU No.43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang telah diganti dengan UU No.5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, PP No.78 Tahun  2013, dan proses/ mekanisme  pengangkatan  PPPK dilakukan  melalui tahapan perencanaan , pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pemgumuman hasil seleksi, dan pengangkatan menjadi PPPK.Kemudian  untuk  menjadi  CPNS,  PPPK harus  mengikuti  semua proses  seleksi yang  dilaksanakan bagi CPNS. Pengangkatan  PPPK menjadi  CPNS  merupakan proses kegiatan  pengisian  formasi yang lowong  dimulai dari  perencanaan, penetapan  nama  yang akan diangkat, seleksi  administrasi,  ujian tertulis,  penetapan Nomor Identitas   Pegawai   Negeri Sipil (NIP) sampai dengan pengangkatan menjadi CPNS.Kata Kunci : Pegawai, Pemerintah, Rekrutmen, Undang-Undang