ASAS HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG UNDANG-UNDANG MIGAS DAN KETENAGALISTRIKAN - Ida Bagus Radendra Suastama (Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2012)
This research conclude that economic law principle on Article 33 Constitution (UUD NRI Tahun 1945) is referred by Constitutional Court Decision No. 001/PUU-I/2003 (judicial review of Act No. 20 of 2002 on Electricity) and Constitutional Court Decision No. 002/PUU-I/2003 (judicial review of Act No. 22 of 2001 on Natural Oil and Gas). Economic law principle based on Article 33 Constitution does not release all economic activities to the market mechanism or individuals or private parties. The fields that relevant with public interest and public welfare are the naturally controlled by the state and used for maximum prosperity of the people. Penelitian ini sampai pada kesimpulan bahwa asas hukum ekonomi yang mendasari Putusan MK dengan No. Perkara 001/PUU-I/2003 terkait UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan dan Putusan MK dengan No. Perkara 002/PUU-I/2003 terkait UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah asas hukum ekonomi sesuai Pasal 33 UUD 1945. Asas hukum ekonomi sesuai Pasal 33 UUD 1945 tersebut adalah UUD 1945 tidak melepas semua bidang perekonomian pada mekanisme pasar, perorangan, atau swasta. Bidang yang berkaitan dengan kepentingan umum dan kesejahteraan rakyat merupakan monopoli alamiah negara karena bersifat penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak.