TINJAUAN HUKUM LAUT TERHADAP WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA - Tommy Hendra Purwaka (Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2014)
Based on UNCLOS 1958 and 1960, national territory of Indonesia since 1945 up to 1994 had not yet entirely united. The application of 3 n.m. territorial sea encircling each island had placed waters among islands as high seas. After UNCLOS 1982 being implemented and internationally binding in 1994, the high seas became archipelagic waters and since that time have integrated the whole national territory of Indonesia. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB (KHL) 1958 dan 1960, wilayah NKRI sejak 1945 sampai 1994 belum menyatu secara utuh. Penerapan laut teritorial 3 mil laut mengelilingi setiap pulau mengakibatkan wilayah laut di antara pulau-pulau merupakan laut lepas. Setelah KHL 1982 diberlakukan dan mengikat secara internasional pada tahun 1994, maka laut lepas berubah status menjadi perairan kepulauan yang menyatukan seluruh wilayah NKRI.