Prinsip Transparansi dalam Perjanjian TBT dan SPS - Dina Widyaputri Kariodimedjo (Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2011)
Transparency principle in the TBT and SPS Agreement is implemented by notification. Its application is prepared by related agencies through the making of regulations, establishment of enquiry points, building capacity and infrastructure. It guarantees certainty, predictability and credibility of Indonesia in international trade, and its application should not undermine national trade policy. Prinsip transparansi dalam Perjanjian TBT dan SPS diterapkan melalui notifikasi. Penerapan prinsip ini dilakukan oleh instansi-instansi terkait melalui pembuatan peraturan, upaya terkait kelembagaan, SDM dan infrastruktur. Prinsip yang bertujuan menciptakan kepastian, konsistensi bagi perdagangan dan kredibilitas Indonesia dalam perdagangan internasional, harus dilakukan tanpa mengorbankan kepentingan untuk mengamankan kebijakan impor nasional.