Penerapan Good Governance di Indonesia dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi - Sjahruddin Rasul (Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2009)
The implementation of good-governance principles such as accountability, transparency, and law enforcement may limit the opportunity to commit corruption therefore ease the corruption eradication efforts. Corruption eradication should also be conducted holistically by involving relevant parties – including government officials, private sectors, and society – and by empowering preventive and repressive approaches. Penerapan asas-asas pemerintahan yang baik seperti akuntabilitas, transparansi, dan penegakan hukum dapat membatasi kesempatan untuk melakukan korupsi sehingga upaya pemberantasan korupsi menjadi lebih efektif. Pemberantasan korupsi mesti dilaksanakan secara holistik dengan mengikutsertakan pihak-pihak yang relevan – termasuk pegawai pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat – dan dengan memberdayakan pendekatan preventif dan represif.