MODEL PEMBERDAYAAN WILAYAH PESISIR DALAM MENGHADAPI PASAR BEBAS MASYARAKAT EKONOMI ASEAN - Hezron Sabar Rotua Tinambunan (Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2016)
AbstractThe role of the people are needed to the development, because development success in a country is how the government to make a empowerment community. Local government policy in development has contributed by doing upayaupaya serious. More indonesia is facing Asean economic community (MEA) in 2016, aimed at as an effort to increase stability the economy in Asean. Continuity of the local government and communities to face the challenges MEA indispensable. Local governments have to make regulatory system warehouse related resinous to cut the tengkulak a highly lethal businesses fshermen in guarantees the availability of capital for the production of sustainable and stabilize commodity prices.IntisariPeran masyarakat sangat dibutuhkan untuk tercapainya pembangunan, karena keberhasilan pembangunan di suatu negara adalah bagaimana pemerintah menentukan model pemberdayaan kepada masyarakatnya. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam pembangunan memiliki andil dengan melakukan upaya-upaya serius. Lebih lagi Indonesia menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada tahun 2016, yang bertujuan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan stabilitas perekonomian di kawasan ASEAN. Kesinambungan antara pemerintah daerah dan masyarakat guna menghadapi tantangan MEA sangat diperlukan. Pemerintah daerah harus membuat regulasi terkait sistem resi gudang guna memangkas jalur tengkulak yang sangat mematikan hasil usaha nelayan dalam menjamin ketersediaan modal usaha untuk produksi yang berkelanjutan dan menstabilkan harga komoditi.