Dinamika Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Peradilan Tata Usaha Negara - Willy Riawan Tjandra (Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2011)
The shifting paradigm of formal approach for state based on law to substantive approach for state based on law actually gives space to synchronize justice and legal certainty aspect in the administrative judiciary. Good governance principles as a guidance to evaluate administrative decree should be used to make justice aspect prominent in administrative court’s decision which based on Pancasila.  Pergeseran paradigma negara hukum formil menjadi negara hukum materiil memberikan ruang penyelarasan aspek keadilan dan kepastian hukum dalam Peradilan Tata Usaha Negara. Asas- Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagai norma yang menilai keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara, seharusnya dapat digunakan untuk mengutamakan dimensi keadilan dalam putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang berlandaskan Pancasila.