ANALISIS KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (KAJIAN PENDEKATAN SYSTEM DYNAMICS DI PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO) - Ibrahim, Irfan (IKRAITH-HUMANIORA, 2018)
Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengakibatkan perubahan urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat dan daerah sehingga berimplikasi pada perubahan beban tugas organisasi pemerintah daerah. Oleh karena itu perlu dilakukan penataan kelembagaan berupa restrukturisasi organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui struktur dan perilaku model Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo serta mengetahui kebijakan yang relatif efektif dalam merestrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah. Pendekatan yang digunakan adalah metode system dynamics sebagai salah satu pendekatan pemodelan kebijakan terutama dalam hal peningkatan pemahaman tentang gejala dinamis suatu sistem terjadi. Skenario kebijakan diuji dalam dua keadaan, yaitu jika ketersediaan Dana Alokasi Umum (DAU) tidak terbatas dan jika DAU terbatas. Skenario tersebut adalah Pengurangan Jumlah Organisasi, Penurunan Belanja,Peningkatan Motivasi, Kualitas dan Produktivitas Pegawai serta skenario mixed (gabungan). Hasil simulasi memperlihatkan bahwa jika DAU yang tersedia terbatas, maka Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam jangka panjang akan mengalami kebangkrutan. Skenario kebijakan mixed (Gabungan) menjadi alternatif kebijakan yang efisien dan efektif dalam merestrukturisasi organisasi perangkat daerah Provinsi Gorontalo.