PENENTUAN HARGA TANAH DAN BANGUNAN PADA AKTA JUAL BELI SESUAI DENGAN NILAI JUAL OBYEK PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (STUDI KASUS DI KECAMATAN PONTIANAK BARAT) - NIM. A1012131089, DIEKY ADE KURNIAWAN (Jurnal Fatwa Hukum, 2018)
Dari hasil temuan di lapangan, penentuan harga jual beli tanah dan atau bangunan pada akta jual beli PPAT tidak hanya didasarkan atas harga transaksi riil yang disepakati antara penjual dan pembeli(NPOP), tetapi mengikuti harga setelah dilakukan verifikasi dan validasi terhadap Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) BPHTB dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak. Penetapan harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) BPHTB dapat saja sama dengan harga riil transaksi atau dibawah harga transaksi, tetapi lebih sering diatas harga riil transaksi. Karena itu, sering kali timbul pengajuan keberatan atas penetapan NJOP BPHTB yang wajib dibayarkan oleh pihak pembeli, yang juga adalah wajib pajak BPHTB.Permasalahan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan penentuan harga tanah Hak Milik dan bangunan di atasnya pada akta jual beli disesuaikan dengan nilai jual obyek pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan di Kecamatan Pontianak Barat. Objek penelitian adalah penentuan harga jual beli tanah Hak Milik dan bangunan diatasnya dalam akta jual beli PPAT yang didasarkan atas NPOP BPHTB setelah dilakukan verifikasi dan validasi, yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor hukum dan non hukum (sosial) yang berpengaruh terhadap penentuan harga tersebut. Oleh sebab itu, penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis terutama penelitian efektivitas berlakunya hukum.Hasil-hasil penelitian yang didapat adalah Objek perjanjian jual beli tanah dan bangunan adalah tanah dan atau bangunan. Sedangkan objek Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan bangunan dalam hal peralihan hak atas tanah melalui jual beli adalah harga transaksi. faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan harga tanah dan bangunan pada NJOP BPHTB adalah letak tanah dan bangunan dekat pusat perdagangan dan perkantoran, digunakan untuk tempat usaha, serta perbandingan harga dengan objek lain yang berdekatan dan sejenis. Akibat hukumnya bagi penjual dan pembeli, apabila penentuan harga tanah dan bangunan pada akta jual belinya tidak disesuaikan dengan nilai jual obyek pajak BPHTB, maka akta jual beli tanah dan atau bangunan yang dibuat oleh para pihak melalui PPAT berlaku sah. Sedangkan penentuan NJOP BPHTB atas perjanjian jual beli tanah dan bangunan didasarkan atas pasal 55 Perda No. 6 Tahun 2010. Syarat pelunasan pajak BPHTB yaitu bukti lunas pajak BPHTB, untuk melengkapi syarat-syarat balik nama sertifikat di Badan Pertanahan Nasional sesuai Pasal 103 ayat (2) No. h Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 Tentang Peraturan Pelaksanan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Jika syarat itu tak terpenuhi maka proses balik nama sertifikat menjadi terhambat. Upaya hukum yang dapat dilakukan adalah melalui musyawarah antara penjual dan pembeli, mediasi dengan Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak, serta mengunakan bantuan pengadilan. Kata Kunci : Akta Jual Beli Tanah, BPHTB.