PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PENCANTUMAN KLAUSULA SEPIHAK DALAM KONTRAK BAKU E-COMMERCE - NIM. A1012141045, MONA LAUVENIA RUSMALIA BORU SITORUS (Jurnal Fatwa Hukum, 2018)
Internet telah menjadi alat komunikasi terpopuler saat ini. Berbagai lapisan masyarakat telah menikmati manfaat keberadaan internet yang sangat mengagumkan apalagi ditinjau dari efisiensi waktu dan biaya: cepat dan murah. Teknologi informatika melalui internet telah mempengaruhi kegiatan perdagangan yang dilakukan secara elektronik yang dikenal dengan istilah ecommerce. Lahirnya e-commerce tidak saja karena perkembangan teknologi namun juga karena tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang serba cepat, mudah dan praktis dalam memilih produk dan jasa.Salah satu kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika yang berkembang cukup pesat yakni dibidang transaksi perdagangan yang dikenal dengan Electronic Commerce (E-commerce). Electronic Commerce (e-commerce) adalah system perdagangan global yang menampung sebagian besar aktivitas bisnis dengan menggunakan media informasi elektronik (yaitu EDI (Elektronik Data Integrasi), E-mail, EBB (Electronic Bulletin Board), EFT (Electronic Funds Transfer), Internet, WWW (World Wide Web) atau teknologi jaringan lainnya, telepon, telex, telegram, fax, telekopi serta teknologi elektronik lainnya) untuk sarana hubungan-hubungan kontraktual ataupun bukan kontraktual, dalam penyediaan barang, jasa atau pengambil-alihan hak.Sebagaimana yang diketahui bahwa ilmu hukum mengenal dua jenis penelitian, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.Penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif yang terkait dengan keabsahan kontrak dan instrumen hukum yang dapat melindungi konsumen dari transaksi e-commerce yang mencantumkan klausul sepihak.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas maka dapat disimpulkan beberapa hal untuk menjawab rumusan masalah penelitian ini, yakni sistem hukum terbuka dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPer yang selanjutnya disebut sebagai asas kebebasan berkontrak, telah memberikan landasan hukum untuk memberikan kedudukan kedua belah pihak pada posisi sama kuat pada perjanjian baku dalam transaksi elektronik. Dengan demikian bila ditinjau dari hukum perjanjian Indonesia perjanjian melalui media elektronik sama-sama mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagaimana perjanjian secara konvensional. Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Klausula Sepihak, Kontrak Baku E-Commerce