IMPLIKASI PASAL 3 AYAT (3) HURUF (E) ASEAN COMPREHENSIVE INVESTMENT AGREEMENT TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI INDONESIA - NIM. A1011141265, MARIANA WINA MEGAWATI (Jurnal Fatwa Hukum, 2018)
Pada tahun 2011 Indonesia telah meratifikasi ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA) melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2011 Tentang Pengesahan perjanjian investasi tersebut. Hal ini menimbulkan sebuah kewajiban kepada Indonesia untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam ACIA salah satunya mengenai pensyaratan (Reservation) mendaftarkan peraturan yang bertentangan dengan prinsip National Treatment kepada Sekretariat ASEAN selain itu untuk tujuan meliberalisasikan investasi di kawasan ASEAN, Indonesia diwajibkan untuk mengimplementasikan hal-hal yang terdapat dalam persetujuan tersebut kedalam hukum nasional. Persetujuan ACIA wajib berlaku dalam beberapa sektor salah satunya yaitu di sektor pertambangan dan penggalian. Peraturan investasi asing di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal sedangkan peraturan tentang pertambangan mineral dan batubara diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Namun hingga tahun 2017, yaitu 6 tahun setelah meratifikasi persetujuan tersebut belum semua kewajiban dalam persetujuan dilaksanakan oleh Indonesia. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi ACIA terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009. Selain itu juga untuk mengetahui apakah persetujuan ACIA sudah sejalan dengan peraturan yang berkaitan dengan investasi dan pertambangan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan mengkaji bahan-bahan pustaka dan studi kepustakaan.Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi persetujuan ACIA belum berjalan sebagimana mestinya. Hal tersebut karena Indonesia belum sepenuhnya mendaftarkan peraturan yang bertentangan dengan prinsip National Treatment dan belum sepenuhnya menyelaraskan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam persetujuan ACIA kedalam hukum nasional khususnya dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Kata Kunci: Implementasi, ACIA, Investasi dan Pertambangan Minerba