PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH OLEH MASYARAKAT DI DESA EMPUNAK TAPANG KELADAN KECAMATAN KETUNGAU HULU KABUPATEN SINTANG PADA KANTOR PERTANAHAN SINTANG. - NIM. A1011141130, WINA (Jurnal Fatwa Hukum, 2018)
UUPA mengatur pendaftaran tanah yang bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum. Namun di wilayah Kalimantan Barat masih banyak tanah-tanah yang belum sama sekali diajukan permohonan pendaftaran tanahnya ke Kantor Pertanahan, atau sama sekali belum memiliki sertifikat hak milik. Termasuk di Desa Empunak Tapang Keladan, KecamatanKetungau Hulu, Kabupaten Sintang dengan luas wilayah ± 117 KM ² atau 11.700 hektar dengan jumlah penduduk ± 355 Kepala Keluarga. Di DesaEmpunak Tapang Keladan, Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang, masyarakat hanya memiliki Surat Pernyataan Tanah (SPT) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa. Maka penulis merumuskan suatu masalah Faktor apa yang menyebabkan pemilik hak atas tanah di Desa Empunak Tapang Keladan belum melakukan pendaftaran hak atas tanahnya di Kantor Pertanahan Sintang.Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan pendekatan deskriptif yaitu suatu penelitian dengan memberikan gambaran mengenai sesuatu keadaan atau gejala objek penelitian ini, dengan maksud untuk memecahkan masalah berdasarkan fakta yang terkumpul yang kemudian dianalisis sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.Hasil Penelitian ini berdasarkan data yang diperoleh tentang pendaftaran tanah pada masyarakat Desa Empunak Tapang Keladan Kecamatan Ketungau Hulu ialah semuanya belum mendaftarkan tanahnya Ke Kantor Pertanahan Sintang. Faktor yang menjadi penyebabnya ialah masalah biaya, jarak yang jauh, persyaratan yang dianggap masyarakat sangat rumit dan kurangnya sosialisasi dari Kantor Pertanahan Sintang.Akibat yang ditimbulkan dengan belum di daftarkannya tanah milik maysrakat Desa Empunak Tapang Keladan sering kali terjadi sengketa tanah, yakni pihak lain menjual tanah yang bukan miliknya sehingga sangat merugikan pemilik tanah yang sebenarnya dan tidak adanya kepastian hukum terhadap tanah-tanah yang belum didaftarkan.Upaya yang dilakukan oleh Pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sintang dan instansi terkait belum maksimal, karena sampai saat ini belum pernah dilakukannya sosialisasi arti pentingnya pendaftaran tanah di Desa Empunak Tapang Keladan dan pada tahun 2018 ini pihak BPN Kabupaten Sintang akan mensertifikatkan 20 rb bidang tanah yang belum terdaftar di Kabupaten Sintang dengan model sistem PRONA (Proyek Nasional Agraria) yaitu melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, dengan Desa Empunak Tapang Keladan sebagai sasaran utamanya. Kata Kunci : Pendaftaran Tanah, Kepastian Hukum,UUPA