TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DALAM PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI ANAK TERLANTAR BERDASARKAN PASAL 19 AYAT (1) HURUF H PERDA KOTA PONTIANAK NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK - NIM. A1011131298, DADANG MUHAMMAD SUKRI (Jurnal Fatwa Hukum, 2018)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 Ayat (1) menyatakan bahwa, Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar di pelihara oleh negara. Setiap anak terlantar berhak mendapatkan perlindungan baik dari segi Perundung "“Undangan maupun Lembaga-Lembaga yang dibentuk untuk melindungi anak.Penelitian ini menitikberatkan pada tanggung jawab Pemerintah Kota Pontianak dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak terlantar berdasarkan Pasal 19 ayat (1) huruf h Perda Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum sosiologis-empiris dan memperoleh kesimpulan bahwa Pemerintah Kota Pontianak belum secara optimal menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi anak terlantar berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) huruf h Perda Kota Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.Kemudian upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pontianak dalam perlindungan anak terlantar yaitu dengan cara merazia, pembinaan, dan membuat program kesejahteraan sosial bagi fakir miskin dan anak terlantar seperti program Kelompok Usaha Bersama (KUBE), program Keluarga Harapan (PKH), dan bantuan beras sejahtera bagi fakir miskin. Kata Kunci : Anak Terlantar, Perlindungan Anak, Tanggung Jawab Pemerintah