IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG ALOKASI DESA DESA DI DESA MASSILA KECAMATAN PATIMPENG KABUPATEN BONE - . HASNIATI; LUKMAN ILHAM; ANDI KASMAWATI (Jurnal Tomalebbi, 2017)
ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan. (1) Untuk mengetahui penggunaan dan pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa di Desa Massila Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone. (2) Untuk mengetahui kendala dalam penggunaan dan pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa di Desa Massila Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan tehnik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan mengambil informan sebanyak 7 orang yaitu Kepala Desa Massila, Ketua BPD. Sekertaris BPD, dan empat masyarakat Desa Massila. Data yang telah di peroleh dari hasil penelitian diolah menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan tiga komponen utama yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Penggunaan dan pertanggung jawaban Alokasi Dana desa, adapun penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Massila Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone. Belum berjalan secara efektif karena pembagian ketentuan 30% digunakan untuk biaya oprasioanal pemerintah desa dan 70% digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat  yang belum sesuai dengan peraturan daerah nomor 11 tahun 2008. sedangkan dalam pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa di Desa Massila Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone. Telah sesuai dengan peraturan daerah nomor 11 tahun 2008 bahwa semua pemasukan dan pengeluaran sebagai akibat di berikanya Alokasi Dana Desa harus di catat dan dibukukan dalam bentuk laporan pertanggung jawaban. Meskipun dalam pelaksanaannya tidak transparan dan Laporan Pertanggung Jawaban di satukan dengan pelaporan APBDesa lainya. (2) Kendala  dalam penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Massila Kecamatan Patimpenga Kabupaten Bone, yaitu terlambatnya pencairan dana, penentuan waktu yang kurang tepat serta terbatasnya sarana dan prasarana  sehingga menyebabkan adanya pembangunan yang tidak terlaksanan. Sedangkan kendala dalam pertanggung jawaban ADD yaitu terlambatnya panitia pelaksana dalam mengumpulkan laporan.                                       Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Daerah, Alokasi Dana Desa   ABSTRACT: This study aims. (1) To know the use and accountability of Village Fund Allocation in Massila Village, Patimpeng District, Bone District. (2) To know the obstacles in the use and accountability of Village Fund Allocation in Massila Village, Patimpeng District, Bone District. To achieve these objectives, the researchers used data collection techniques through observation, interviews, and documentation. By taking informants as many as 7 people namely Village Head Massila, Chairman of BPD. Secretary of BPD, and four communities of Massila Village. The data has been obtained from the results of research processed using qualitative data analysis techniques with three main components of data reduction, data presentation, conclusion and verification. The results showed that: (1) The use and accountability of Village Fund Allocation, while the use of Village Fund Allocation in Massila Village, Patimpeng District, Bone District. It has not been effective yet because the 30% division is used for rural government operational costs and 70% is used for community empowerment activities that are not in accordance with regional regulation number 11 in 2008. while in account of Village Fund Allocation in Massila Village, Patimpeng District, Bone District. It has been in accordance with regional regulation number 11 of 2008 that all income and expenditure as a result in the grant of Village Fund Allocation must be recorded and recorded in the form of accountability report. Although the implementation is not transparent and the Report of Responsibility is united with the reporting of other APBDesa. (2) Obstacles in the use of Village Fund Allocation in Massila Village, Patimpenga Sub-district of Bone District, namely the late disbursement of funds, improper timing and the limited facilities and infrastructures resulting in the development of non-implementation. While the obstacle in the responsibility of ADD is the delay of the organizing committee in collecting the report.                     Keywords: Implementation, Local Regulation, Village Fund Allocation